Indonesia Prioritaskan Penanganan Sampah Bersama Bank Dunia

537

Denpasar, Theeast.co.id –Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Keuangan, Menteri PUPR dan beberapa menteri lainnya menemani Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim saat berkunjung ke Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ngurah Rai Bali.

Selain melihat Tahura, Presiden Bank Dunia dan rombongan mendengarkan pemaparan dari para aktifis lingkugan hidup yang melakukan pengolahan sampah plastik.

Usai mendengarkan presentasi dari para aktifis lingkungan hidup tersebut, rombongan bergerak ke Pulau Serangan untuk bertemu para bendesa adat yang akan berbicara tentang Bali dengan segala seluk belunya.

Menurut Luhut, Indonesia saat ini sangat konsen dengan penanganan sampah dan menjadi prioritas pembangunan.

“Kami melihat penanganan sampah berkaitan erat dengan kesehatan, dengan kualitas dan sumber daya manusia beberapa tahun ke depan. Presiden Jokowi perintahkan untuk menangani secara serius, karena sampah terutama sampah plastik merupakan masalah yang sangat krusial saat ini. Saatnya Indonesia tidak hanya berbicara ekonnomi dan infrastruktur saja, tetapi juga memberikan atensi yang lebih terhadap masalah sampah yang bisa membahayakan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang,” ujarnya di Denpasar, Jumat (6/7).

Dalam upaya penanganan sampah tersebut, Bank Dunia sangat diperlukan bukan hanya soal memperoleh sejumlah dana tetapi lebih kepada kebutuhan agar Bank Dunia mengawasi langsung manajemen pengolahan sampah dan teknologi yang digunakan.

“Kalau mengenai uang, Indonesia sudah banyak mengeluarkan uang. Karena kita ingin lembaga Bank Dunia menangani manajemen sampah, melakukan pengawasan, teknologi yang tepat,” ujarnya.

Untuk pendanaan, Bank Dunia hanya menggelontorkan sekitar 500 ribu dolar. Namun yang diperlukan adalah manajemen dan pengawasan.

Ia menyebut, atensi terhadap sampah ini akan mengubah image Bank Dunia yang sebelumnya dianggap tidak pro terhadap lingkungan menjadi lembaga yang peduli terhadap lingkungan.

Menurut Luhut, sejak Sri Mulyani menjabat sebagai salah satu direktur di Bank Dunia, ia telah berhasil mengubah image bahwa Bank Dunia juga berperan sebagai lembaga yang pro terhadap lingkungan.

Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim bersama Sri Mulyanai berhasil mengubah persepsi jika Bank Dunia itu pro lingkungan.

“Sekarang ini Sri Mulyani berperan sebagai Menteri Keuangan. Menkeu telah mengeluarkan banyak uang yang digunakan untuk menangani masalah sampah,” ujarnya.

Ia menyebut antara Jim Yong Kim sudah saling kenal, sehingga lebih muda bekerja sama dengan Bank Dunia untuk menangani masalah sampah di Indonesia.

Luhut juga menekankan, saat ini juga terjadi salah persepsi bahwa urusan sampah menjadi urusan pemerintah. Padahal semua pihak diharapkan berpartisipasi untuk menangani sampah. Termasuk keterlibatan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam menangani sampah.

Untuk itu sudah ada kesepakatan bahwa kepala daerah yang tidak perhatian dengan sampah dan masalah kebersihan maka akan diberikan sanksi berupa pengurangan anggaran baik dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum.

“Kabupaten yang tidak bersih maka pendanaan akan dikurangi. Daerah itu akan diberikan punishment dan reward. Semua harus bekerja sama, semua harus terlibat, mulai dari para kepala daerah dan TNI/Polri dan masyarakat umum lainnya,” ujarnya

Saat ini infrastruktur sudah jalan. Saatnya membangun penanganan sampah, perbaikan gizi, kesehatan dan pendidikan, kebersihan. Selama ini pemerintah tidak menggelar atensi soal kebersihan.

“Kami sudah membuat satu paket, satu road map agar tidak terjadi pengkotak-kotakan pembangunan. Pendanaan sudah sangat cukup. Kita butuh dari Bank Dunia adalah manajemen, pendampingan dan transfer teknologi. Uang dari APBN sudah sangat besar, ditambah lagi dengan dari dari Bank Dudnia sebanyak 500 juta dolar pendampingan dana desa. Dan untuk stunting dengan digelontorkan 400 juta dolar. Tetapi menurut saya jumlah uang itu tidak penting karena uang dari Indonesia lebih besar dari uang Bank Dunia. Persoalan selama ini pembangunan terlalu dikotak-kotakan. Saat ini akan disusun satu peta, satu road map agar lebih cepat dan efisien. Selama ini tidak pernah dilakukan secara terintegrasi dan masingi-masing membangun secara sendiri-sendiri,” ujarnya. (Axelle Dhae)