Ini Tanggapan Bupati Willy Terkait Rencana Inspektorat Belu Akan Beri Rekomendasi Pembatalan Pengangkatan Oknum Guru

ATAMBUA, Theeast.co.id – Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Belu akan merekomendasikan kepada Bupati Belu Willybrodus Lay untuk membatalkan pembayaran honorarium dari oknum guru yang termasuk dalam revisi SK 204 Teko Guru di Belu apabila dalam pengecekan ulang dan pengaduan ditemukan kesalahan maupun penipuan data.

Bahkan apabila diadukan dan memiliki bukti yang kuat, oknum guru dan orang-orang yang saling berkaitan bisa dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Hal ini ditegaskan Inspektur Inspektorat Daerah Belu, R.Th. Jossetiyawan Manek, S.Pt saat dikonfirmasi awak media ini di ruang kerjanya, Kamis (10/10/2019).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Belu Willybrodus Lay yang ditemui awak media ini usai acara pelantikan Pimpinan DPRD Kabupaten Belu, Jumat (11/10/2019) enggan menjawab lantaran menurutnya bila sudah berbicara dengan Inspektorat maka konfirmasinya pun harus diminta kepada Inspektorat karena dirinya tidak mengeluarkan pernyataan itu.

“Begini kalau omong dengan inspektorat jangan minta konfirmasi ke saya, karena saya tidak mengeluarkan pernyataan ini. Mintalah konfirmasi ke Inspektorat karena saya sendiri tidak tahu,” pungkas Bupati Willy dihadapan beberapa awak media.

Sebelumnya diberitakan, Inspektur Inspektorat Belu berencana akan beri rekomendasi pembatalan pengangkatan oknum Guru bila temukan penipuan data dalam revisi SK 204 Teko Guru.

Bahkan apabila diadukan dan memiliki bukti yang kuat, oknum guru dan orang-orang yang saling berkaitan bisa dilaporkan ke pihak Kepolisian.

Inspektur Iwan Manek menegaskan bahwa dalam kaitan dengan SK 204 Teko Guru, pihaknya hanya sebatas memverifikasi data. Akan tetapi dalam perjalanannya, Inspektorat bisa juga melakukan audit investigasi dan bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk audit forensik.

Dijelaskan bahwa dalam proses memverifikasi data, pihak inspektorat Belu memiliki beberapa indikator khusus diantaranya SK honorer yang tidak boleh terputus, bukti pembayaran honor, keterangan dari Kepala Sekolah dan wawancara dari guru-guru senior.

Namun dalam memverifikasi data-data, pastinya bisa didapati data yang benar dan tidak menutup kemungkinan juga diberikan data yang salah.

“Kami juga punya keterbatasan. Dalam verifikasi itu kami ada terapkan beberapa indikator misalnya SK tidak boleh terputus, bukti pembayaran honor, keterangan dari kepala sekolah dan wawancara dari guru senior. Sekarang… kalau dari surat Kepala Sekolah menyatakan bahwa memang dia 7 tahun atau dia 10 tahun, ya kami percaya itu saja. Kan ada stempel toh,” pungkas pria yang biasa disapa Iwan Manek.

Akan tetapi menanggapi polemik yang sedang terjadi, saat ini pihak inspektorat sedang mengumpulkan kembali nama dan data-data yang bermasalah dalam lampiran revisi SK 204 Teko Guru untuk dilakukan kroscek ulang ke lapangan.

“Sekarang kami ada kumpul kembali itu kamu (red- para guru yang mengadu) punya pengaduan semua atas nama ini, ini, ini ….Ini orang tidak pernah mengajar dan sebagainya…nanti kami mau turun kembali untuk klarifikasi apakah betul atau tipu,” tuturnya.

Ditegaskan apabila ditemukan ada penipuan atau pemalsuan data maka oknum guru itu akan direkomendasikan untuk dibatalkan dari pengangkatan menjadi tenaga kontrak daerah dan dilakukan penyetoran kembali kerugian Negara Daerah.

Lebih geliat lagi, bila dikroscek ulang dan ditemukan data guru yang sah hanya 190 orang maka hanya itu pula yang diangkat menjadi Tenaga Kontrak Guru Daerah Belu tahun 2019.

“Kalau kami temukan betul-betul begitu kita akan proses. Kalau terbukti orang itu melakukan pemalsuan maka dia menyetorkan kembali kerugian negara daerah,” tandasnya.

Iwan Manek juga mengingatkan apabila pemalsuan data itu dilakukan oleh oknum guru maupun kerjasama dengan pihak maupun Kepala Sekolah tertentu maka dengan pengaduan disertai bukti yang kuat, para guru-guru yang mengadu bisa melaporkan kepada pihak Kepolisian.

“Kalau tipu kan bukan tugas kami. Tugas kamu yang adukan atau kita ke Polisi saja. Yang tipu siapa? Itu orang dan Kepala Sekolah. Itu yang kita proses,” tegas Inspektur Iwan Manek.

Sementara terkait dengan pengambilan keputusan menetapkan SK, Inspektur Inspektorat Daerah Belu ini menjelaskan bawah pihaknya hanya sebatas verifikasi data yang didapatkan dari Dapodik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Belu dan Sekolah bersangkutan. Namun pihak yang menentukan nama-nama dalam SK, ada pada Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKPP) Daerah Kabupaten Belu. (Ronny)

Facebook Comments