Guberrnur Bali Janji Segera Bentuk Tim Omnibus Law Daerah

DENPASAR, Theeast.co.id – Gubernur Bali I Wayan Koster langsung merespon permintaan Presiden Joko Widodo untuk segera menyederhanakan atau bahkan akan menghapus berbagai peraturan yang menyusahkan, menghalangi investasi dan berbagai inovasi pembangunan lainnya.

“Saya akan segera membentuk Tim Review, untuk mengevaluasi dan mengkaji secara cermat produk hukum yang ada sekaligus menyederhanakan Peraturan melalui OMNIBUS LAW di daerah. Review ini sangat penting agar Peraturan yang dibuat bisa mendukung percepatan pengambilan keputusan, mengakomodasi perubahan secara fleksibel dan mempermudah proses perizinan serta investasi.

Pembentukan Tim Review sesuai dengan Arahan Bapak Presiden RI yang sangat penting dalam acara Rakornas Indonesia Maju, tanggal 13 November 2019 di Sentul. Rakornas tersebut dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota, dan FORKOPIMDA dari seluruh daerah. Salah satu arahan yang disampaikan adalah agar para pejabat.

“jangan membuat banyak Peraturan Perundang-Undangan: Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Walikota yang menghambat proses pengambilan keputusan, menghambat investasi dan perizinan, membebani masyarakat, dan menimbulkan biaya tinggi”. Perlu saya sampaikan bahwa semua Perda dan Pergub yang ditetapkan sejak saya menjabat tidak satupun yang bersifat menghambat investasi maupun membebani masyarakat,” ujarnya di Denpasar, Senin (18/11).

Koster menegaskan, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, ia meminta komitmen serius dan sungguh-sungguh para Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali agar melaksanakan amanat Presiden tersebut dengan segera mengambil langkah secara konkrit.

Pada saat yang sama, Koster juga menyampaikan pendapat akhir mengenai beberapa Ranperda seperti Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun  Anggaran 2020, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali.

Ketiga Raperda ini merupakan bagian dari implementasi Visi Pembangunan Daerah: “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, menuju Bali Era Baru.(axelle dae)

Facebook Comments