Benang Kusut Pariwisata Bali, Dari Persoalan Sampah Hingga Larangan untuk Berkunjung ke Bali

DENPASAR, Theeast.co.id -Pariwisata Bali sudah berkembang lebih dari 50 tahun dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Bali. Namun sejumlah persoalan hingga kini tak kunjung terselesaikan. Mulai dari persoalan sampah, macet, ancaman krisis air bersih, polusi, alihfungsi lahan, dan yang terakhir adalah himbauan larangan atau tidak berkunjung ke Bali oleh majalah kenamaan Amerika bernama Todor’s Travel. Berbagai masalah itu perlu mendapat perhatian pemerintah dan stakeholder untuk mengatasasinya. Menyikapi hal itu, sejumlah pimpinan stakeholders pariwisata Bali menggelar hearing dengan DPRD Bali.

Mereka diterima Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi, Wakil Ketua Utami Dwi Suryadi dan sejumlah anggota Komisi II DPRD Bali. Hadir pula Plt. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dan instansi terkait lainnya. “Pariwisata Bali ini sudah berjalan lebih dari 50 tahun. Dalam perjalanannya banyak permasalahan yang kita alami, yang Bali alami, sampai dengan sekarang  pun masalah-masalah itu masih tetap ada dan masih belum teratasi. Misalnya saja kita sudah cukup lama bicara soal sampah yang sampai saat ini belum tuntas. Kita sudah cukup lama berbicara kemacetan di sana sini.  Itu yang sampai sekarang belum juga teratasi,”  jelas Ketua ASITA Provinsi Bali I Ketut Ardana.

Selain soal sampah dan kemacetan, ASITA Bali juga menyoroti masalah kelebihan kamar hotel (oversuply) di Bali. Dari 146.000 kamar hotel di Bali, hampir 50 persen tak terisi sepanjang tahun. “Masalah oversuply kamar di Bali ini juga dari dulu kita bicarakan tapi hingga saat ini masih bermasalah, sehingga mungkin ada 40-45 persen kamar itu tidak bisa terisi sepanjang tahun,” ungkap Ardana.

Praktek-praktek bisnis ilegal di industri Pariwisata yang marak terjadi di Bali juga diungkapkan kepada anggota dewan. “Kemudian masalah praktek-praktek bisnis ilegal itu semarak sekali hingga saat ini apakah itu Travel Agent, apakah itu guide, apakah itu akomodasi, apakah itu transportasi, apakah itu atraksi wisata, semua itu ada usaha-usaha ilegal yang tentu bagi kami biro perjalanan wisata atau Travel Agent ini, itu masalah,” tegas Ardana.

ASITA Bali  juga menyampaikan masalah perizinan Badan Perjalanan Wisata (BPW) atau Travel Agent. Pihaknya mengusulkan agar izin BPW dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali, bukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. “Masalah perizinan, ini yang kami kaitkan dengan usaha Badan Perjalanan Wisata atau Travel Agent saja. Perizinan atau legalitas usaha. Kami dari DPD ASITA Bali mengusulkan agar izin BPW hanya dikeluarkan oleh Provinsi bukan di kabupaten/Kota,” ujar Ardana.

Ada sejumlah pertimbangan izin BPW dikeluarkan oleh Pemprov Bali. Pertama, Bali ini memilili luas wilayah yang kecil  dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia; Kedua, ruang lingkup kerja BPW  ini bersifat lintas sektoral. Jadi, jika izin BPW dikeluarkan di kabupaten/Kota tidak mungkin operasional BPW hanya di kabupaten/Kota itu saja. “Turis memang datang ke Bali, tidurnya di Badung tapi yang dinikmatinya adalah seluruh Bali. Ini yang kami maksudkan dengan lintas sektoral. Karena itulah kami mohon izin itu dikeluarkan di provinsi. Sekarang prakteknya sudah ada beberapa kabupaten/Kota yang mengeluarkan izin seperti Klungkung, Buleleng, Tabanan, Bangli juga termasuk. Ini mohon menjadi catatan penting bagi yang terhormat anggota dewan untuk ditindaklanjuti,” kata Ardana.

Ketiga, lanjut dia, kewenangan menerbitkan izin BPW di Provinsi sejalan dengan konsep one island one management di Bali yang sudah sejak lama disuarakan ASITA Bali. “Berikutnya yang menjadi pertimbangan kami, sudah dari dulu juga kita berbicara soal prinsip One Island One Management, ini yang ingin kita realisasikan juga untuk yang kaitan dengan perizinan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ASITA juga meminta perlu ada regulasi untuk melindungi portal yang bergerak di bidang pariwisata milik pengusaha lokal dari gempuran portal raksasa seperti Traveloka dan lainnya. “Terkait persaingan usaha di era digital ini, kami DPD ASITA Bali mengusulkan agar dibuat satu regulasi yang dapat memproteksi atau melindungi usaha-usaha portal atau online lokal. Jadi pengusaha-pengusaha lokal ini biar terlindungi, mengingat sekarang ini begitu banyaknya usaha portal atau online luar yang beroprasi di Bali, misalnya seperti Agoda, Traveloka, booking.com dan sebagainya, yang tentu ini mematikan usaha-usaha portal milik masyarakat lokal kita yang merupakan pengusaha-pengusaha UKM. Jadi mohon ini mendapat perhatian dengan sungguh-sungguh,” kata Ardana.

Pihaknya meminta perlu ada proteksi terhadap travel agent lokal yang menjadi anggota ASITA Bali. Menurut dia, pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan, restoran, atraksi wisata, transportasi hendaknya memberikan harga yang berpihak kepada BPW lokal, bukan sebaliknya memberikan harga murah kepada BPW luar. “Kami mengusulkan agar para supplier atau services provider yakni hotel, restoran, atraksi wisata, obyek wisata, transportasi, dan lainnya, karena itu semuanya partner kerja kami yang mensupplai berbagai pelayanan. Karena kami Travel Agent kan sebenarnya  hanya punya kantor, komputer dan staf. Yang lainnya itu disupplai oleh pengusaha-pengusaha lainnya,” katanya.

Ia meminta ada proteksi kepada para pengusaha BPW ini, para supplier itu agar bisa memberikan harga yang berpihak kepada agent lokal sehingga industri dapat bersaing secara sehat dan pengusaha lokal dengan modal menengah ke bawah atau UKM tetap dapat menjalankan bisnisnya. “Sekarang banyak sekali terjadi hotel atau atraksi wisata dan lainnya memberikan harga lebih murah kepada org luar, kepada tour operator luar, dan kami merasa kurang terproteksi, kurang terlindungi. Nah inilah kami mohonkan juga untuk menjadi catatan,” ujarnya.

ASITA Bali juga mendorong ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di industri pariwisata di Bali. “Kami berharap ada tindakan-tindakan hukum yang nyata terhadap pelanggaran yang ada dan sanksi yang tegas, mengingat begitu maraknya usaha-usaha ilegal dalam dunia kepariwisataan ini yang beroperasi di Bali, hampir di semua usaha apakah itu di Travel Agent ilegal, akomodasi ilegal, guide, transportasi ilegal dan lainnya. Itu banyak sekali. Itu merugikan anggota kami, karena mereka berbisnis dengab cara yang tidak sehat dengan membanting-banting harga, dsb,” tegas Ardana.

Selanjurnya ASITA Bali meminta pemerintah untuk melibatkan anggota ASITA dalam setiap promosi pariwisata baik di dalam maupun di luar negeri. “Kami mengusulkan, karena pemerintah juga sering melakukan promosi baik dalam maupun luar negeri, kami mohon supaya memprioritaska keikutsertaan anggota ASITA dalam kegiatan promosi dalam bentuk apapun yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena yang punya produk itu, yang paham soal produk itu ya kami. Pemerintah menguasai destinasi, sedangkan kami kuasai produknya, apapun isi dari produk itu kamilah yang tahu. Kalau promosi hanya pemerintah saja yang jalan, saya khwatir berbagai informasi yang terkait dengan produk itu nanti kurang disampaikan, termasuk mungkin harga, dan lainnya,” pungkas Ardana.(axelle dae)

Facebook Comments