Bupati Belu Evaluasi 11 OPD Terkait Realisasi Fisik Keuangan

ATAMABUA, Theeast.co.id – Sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dievaluasi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, SH dan didampingi Wakil Bupati Belu J.T Ose Luan dalam Rapat Evaluasi Realisasi Fisik Keuangan di Lantai I Kantor Bupati Belu, Rabu (15/01/2020).

Ke-11 OPD ini dievaluasi lantaran tidak mencapai target presentase yang ditetapkan yaitu diatas angka 90%.

Tidak tercapainya presentase 90% realisasi anggaran itu rata-rata karena ada kendala teknis diantaranya program kegiatan tidak dapat dilaksanakan, ada rasionalisasi anggaran dan kendala perencanaan. 

Kepada wartawan, Bupati Willy Lay menyampaikan bahwa rapat evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui kekurangan atau kendala-kendala dari setiap OPD dalam merealisasi program kegiatan tahun 2019.

Evaluasi hanya dilakukan OPD yang penyerapan anggarannya di bawah 90 persen. Dari evaluasi ini dapat diketahui kendala yang terjadi dan bisa dicarikan solusi agar penyerapan anggaran tahun 2020 lebih baik dan minimal bisa mencapai 90 persen. Karena penyerapan anggaran mencapai 90 persen tergolong baik.

Menurut Bupati Willy Lay, kendala yang terjadi di OPD yang menyebabkan penyerapan anggaran rendah seperti program kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan juga program kegiatan dilaksanakan tapi tidak realisasi sampai 100 persen. Hal ini juga bukan hanya kendala internal pemerintah tetapi juga bisa karena kendala pihak ketiga.

Terhadap hal-hal seperti ini, Bupati Willy mengingatkan pimpinan OPD agar menyusun perencanaan secara baik dan tepat waktu sehingga proses lelang/tender lebih cepat. Hal ini juga menjadi penegasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mempercepat proses tender.

Kemudian, bila perencanaan itu harus melibatkan OPD yang lain maka pimpinan OPD segera berkoordinasi dengan OPD yang bersangkutan agar produk perencanaan itu tidak bermasalah di kemudian hari.

Bupati Willy menegaskan kepada pimpinan OPD agar penyerapan anggaran di tahun 2020 mencapai di atas 90 persen. Bagi OPD pengelola dana DAK diharapkan untuk memperhatikan pedoman umum dan petunjuk teknis pengelolaan dana DAK sehingga tidak terjadi kendala saat proses transfer. Sebab, sesuai penegasan pemerintah pusat, dana DAK dapat ditransfer sesuai dengan progress fisik pekerjaan. Bila anggaran yang ditransfer tahap pertama belum sesuai realisasi fisik maka dapat menghambat proses transfer dana tahap kedua.

“Kedepannya, tiap pimpinan OPD agar membuat perencanaan pembangunan secara baik dan meningkatkan koordinasi lintas OPD. Hal ini penting agar pelaksanaan program kegiatan di masing-masing OPD tidak terhambat,” pungkasnya. (Ronny)

Facebook Comments