Santrian Grup Tegaskan, Tidak Ada Pantai Privat di Sanur

525
Ida Bagus Kiana, Perwakilan Santrian Group. FOTO - AD

DENPASAR, The East Indonesia – Isu pantai privat di Sanur pasca seorang warga menyebar di media sosial tentang pengusiran oleh SatPam Hotel Santrian terus bergulir. Perwakilan Santrian Group Ida Bagus Kiana menegaskan, sesungguhnya tidak ada sama sekali pantai privat atau pantai yang menjadi milik pribadi di seluruh kawasan wisata Sanur.

“Semua orang bisa masuk ke pantai, mulai dari Pantai Matahari Terbit hingga Pantai Mertasari. Tidak ada itu milik pribadi,” ujarnya di Denpasar, Minggu (28/3/2021). Ia juga menegaskan, jika saja ada hotel atau apa pun yang mengklaim bahwa itu adalah milik pribadi, maka itu hanya trik marketing untuk menarik banyak tamu asing ke Sanur. Namun sesungguhnya, semua orang bisa masuk ke pantai.

Ia menilai, kasus dugaan atau tudingan pasca berkembang di media sosial soal pengusiran seorang warga terlalu didramatisir dan dipolitisasi oleh sebagian besar warga baik oleh para politisi maupun kompetitor di Sanur. Sampai-sampai ada tim turun sidak dan melihat langsung di lokasi.

Baca juga :  Muhammad Obrin Pimpin Kembali DPD KAMPUD OKU Timur

“Tetapi sepertinya ini moment yang bagus. Kami dari Santrian Group setuju dan mendukung rencana pemerintah menata Pantai Sanur termasuk membongkar bangunan yang melewati sempadan pantai. Kami mendukung dan siap jadi pelopor. Dengan catatan seluruh Pantai Sanur mulai dari Pantai Matahari Terbit sampai ke Pantai Mertasari dilakukan secara serempak. Semua harus dibongkar dan ditata. Untuk itu kami minta pemerintah segera menerbitkan aturannya. Jangan sampai kami sendiri yang membongkar dan yang lainnya tidak membongkar,” katanya.

Ia meminta agar semua pihak memahami kontribusi Santrian Group yang rela memberikan lahannya untuk kepentingan publik. Ia berjanji akan membongkar bangunan yang ada di depan Hotel Santrian, sebab itu adalah bangunan hidup atau bukan permanen dan siap dibongkar kapan saja.

Ketua Asossiai Forum BPD Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Sudewa menambahkan, sejarah penataan Pantai Sanur secara khusus maupun kepariwisataan Sanur secara umum, peran dan kontribusi Puri Santrian sangat besar. “Pihak-pihak yang secara sengaja dan tidak proporsional melihat kasus yang baru-baru ini viral, juga mengetahui sejarah penataan Pantai Sanur. Dengan demikian sangat tidak pantas kalau ada kesan yang menyudutkan atau mengabaikan peran Santrian Grup,” tegas Ida Bagus Alit Sudewa yang mendampingi Ida Bagus Kiana.

Baca juga :  Dihadapan Polisi, Lani Tutup Mulut Soal Mantan Pacarnya yang Berinisial J. Siapa Sebenarnya "J"? 

Selain itu, kalau memang dilakukan penataan perlu sosialisasi yang baik kepada kalangan hotel maupun masyarakat Sanur. “Masyarakat ingin memastikan apabila nanti Pantai Sanur ditata dan tidak lagi dikelola hotel, harus terjaga kebersihannya seperti sekarang ini. Sebab 80% pantai di Sanur itu dikelola kebersihannya oleh investor atau hotel di depannya. Tanpa itu, Pantai Sanur tidak bersih seperti sekarang,” kata Alit Sudewa

Alit Sudewa menegaskan soal pengusiran security terhadap pengunjung pantai sudah selesai setelah manejemen memfasilitasi pertemuan. “Namun beberapa hari ini sejumlah sumber di media massa menyudutkan Puri Santrian. Ini tidak tepat. Biar tahu aja, semua properti di sepanjang Pantai Sanur melanggar sempadan. Tidak hanya Puri Santrian. Orang yang bicara di media itu juga tahu kok,” kritiknya.

Baca juga :  The Alantara Sanur, Hadir dengan Konsep Seni dan Budaya Bali

Intinya, Santrian Group bersama Puri Santrian sangat mendukung teman-teman di Komisi III DPRD Kota Denpasar yang turun ke lapangan untuk sidak.

“Permasalahan yang dihadapi oleh keluarga Santrian, kami melihat dimanfaatkan sebagai panggung politik. Mereka hanya melihat dari sisi kekurangan, kesalahan yang dilakukan oleh Satpam.Tapi tidak mau melihat ke belakang sejarah keberadaan pantai yang sekarang bersih itu,” ucapnya.

Joana menambahkan, penataan Pantai Sanur ini wacana serius yang sejak awal digaungkan oleh Santrian Grup. “Kalau kalem tidak akan ramai. Ini mesti diangkat jadi wacana serius. Kami mendukung program pemerintah. Mendukung sidak Komisi III DPRD Kota Denpasar. Namun jangan tebang pilih pembongkaran. Semua dibongkar. Jangan bikin pernyataan serem – serem. Toh juga gak ada action. Saran saya sebelum melangkah sosialisasi ke masyarakat. Jangan menohok hanya ke Santrian”, tandas Gus Kiana.***

Penulis – Axelle Dhae| Editor – Igo Kleden

Facebook Comments

About Post Author