Diduga Terlibat Utang-piutang 3,3 Miliar Rupiah, Mantan Ketua DPC Partai Hanura Belu Dipolisikan

45
DIPOLISIKAN.Dua Kuasa hukum, Patrianus Brandon Maubere, SH.,MH dan Silvester Nahak, SH bersama WMK dan RK. Foto : Tim

ATAMBUA, The East Indonesia – Mantan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Belu berinisial HALS dilaporkan ke Kepolisian Resort Belu karena diduga terlibat dalam hutang piutang.

Laporan ini dilakukan oleh WMK (59), pria beralamatkan di Fatubenao A, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud pada pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP Pidana, Senin (07/06/2021).

Laporan ini pun telah diterima sebagai laporan polisi bernomor : STTLP/89/VI/2021/RES.7.4/RES Belu tertanggal 07 Juni 2021.

Kuasa hukum dari WMK, Patrianus Brandon Maubere, S.H.,M,H usai kepada media ini menjelaskan bahwa berdasarkan surat kuasa yang telah diberikan oleh WMK (59) dan kedua putranya RK (31) dan MK (30) telah mendatangi Polres Belu untuk melaporkan terduga pelanggaran penggelapan dan juga penipuan yang dilakukan oleh AS.

Dijelaskan bahwa pada bulan Juli 2020 bertempat di kediaman WMK di wilayah Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu AS alias Hery datang menawarkan kepada WMK 3 bidang tanah yang merupakan milik dari HALS (saudaranya AS) alias Anton yang juga diketahui sebagai mantan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Belu.

“Pada saat penawaran itu AS mengatakan akan ada pelelangan oleh Bank NTT rumah milik HALS sehingga ditawarkan kepada klien kami untuk melakukan pembelian terhadap 3 sertifikat tanah serta bangunan ruko diatasnya sebelum Bank melaksanakan lelang. Harga yang ditawarkan AS sebesar 3,3 Miliar rupiah sesuai dengan hutang AS di Bank NTT cabang Atambua. Tutup lelang, tiga sertifikat harus dialihkan hak kan kepada klien kami. Hal tersebut pun diiyakan oleh klien kami WMK bersama kedua anaknya RK dan MK,” pinta Patrianus.

Baca juga :  Praperadilan Dimenangkan Polresta, Korban akan Laporkan Tersangka Soal Pencemaran Nama Baik

Pada tanggal 6 Juli 2020, AS datang ke rumah klien WMK untuk mengambil uang 1 miliar rupiah agar dilakukan panjar lelang sehingga Bank NTT bisa membatalkan lelang tersebut dimana agenda pembukaan lelang akan terjadi pada tanggal 8 Juli 2020.

Hari Jumat, 10 Juli 2020, AS datang lagi ke kediaman WMK untuk mengambil sisa pembayaran sebesar 2,3 Miliar rupiah yang kemudian uang tersebut diserahkan lagi oleh AS kepada saudaranya HALS dan secara bersama ke Bank NTT cabang Atambua untuk melakukan pelunasan pembayaran utang.

“Usai AS dan HALS melunasi pembayaran di Bank NTT, pihak bank pun meminta untuk keduanya ke notaris atas nama Agustinus Bambang untuk menyelesaikan keterikatan kredit yang terdahulu dan juga penyerahan sertifikat,” ujar Patrianus.

Sekitar tanggal 20-an Juli 2021, pihak Bank NTT pun menelpon WMK untuk menanyakan apakah betul mereka adalah orang yang telah tebus utang AS di Bank NTT untuk mengambil sertifikat? dan Istrinya WMK yang saat itu mengangkat telpon tersebut memberi jawaban iya.

“Klien kami WMK dan keluarga pun diminta untuk hadir juga di notaris Agustinus Bambang untuk menyelesaikan pembelian itu dikarenakan info dari pihak Bank NTT bahwa sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada pak HALS oleh Notaris Bambang,” pungkas Kuasa hukum Maubere.

Penyerahan tersebut bukan tanpa alasan dikarenakan dihadapan notaris Agustinus Bambang, HALS mengaku bahwa yang membeli sertifikat tersebut adalah saudara dari HALS yang berada di Surabaya, Jawa Timur sehingga WMK tidak sama sekali dilibatkan dalam penyelesaian tersebut.

Baca juga :  Polsek Kuta Gerebek Warung Di Kuta, Puluhan Barang Bukti Diamankan

“Saat itu WMK memberitahukan bahwa dirinyalah pembeli sebenarnya yang mana telah menebus utangnya di Bank NTT cabang Atambua. Sertifikat pun diminta kembali oleh notaris Bambang dari HALS,” urai Patrianus.

Beberapa hari kemudian dilakukanlah pertemuan bersama antara notaris Agustinus Bambang bersama dengan WMK dan kedua putranya RK dan MK serta AS dan HALS untuk mencapai kesepakatan.

“Ternyata HALS tidak mengakui bahwa WMK menebus hutangnya di Bank NTT cabang Atambua. Yang diakui adalah WMK membeli rukonya dia (HALS) seluas 541 m². Padahal yang ditawarkan pak AS bukan itu. Karena terjadi seperti itu maka tidak ada kesepakatan di notaris Bambang dan tertunda,” imbuh Maubere.

Selanjutnya pertemuan-pertemuan yang sama tersebut dilakukan sebanyak 4-5 kali untuk membicarakan penyelesaian kesepakatan ini.

“Tepat bulan Desember mediasi yang sama dilakukan, pak Anton (HALS) mengakui bahwa uangnya sudah dipakai sehingga dirinya menjanjikan untuk bulan April 2021 akan diganti ditambah uang ganti rugi sebesar 300 juta rupiah sehingga telah menjadi 3,6 miliar rupiah,” tandas Kuasa hukum Patrianus.

Lewat tanggal 30 April 2021, WMK pun menanyakan terkait kejelasan uangnya. Namun HALS sama sekali tidak memberikan kejelasan untuk pengembalian uang tersebut dimana HALS menjawab bahwa dirinya tak memiliki uang.

“Saya pun dihubungi oleh RK (salah satu putra WMK) untuk menjadi kuasa hukum dan memberikan somasi kepada HALS supaya menepati janjinya,” tutur Patrianus Maubere.

Baca juga :  Tanggapi Kumpul Koin Keadilan, Bupati Belu : Mereka Mau Kumpul Uang, Kumpul Apa, Silahkan!

Kuasa hukum WMK ini juga menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2021 diberikan lah surat somasi pertama kepada HALS terkait pemenuhan janjinya dan tak ada tanggapan. Kemudian tanggal 23 Mei diberikan lagi somasi kedua dengan isi yang sama dan tetap tidak ditanggapi oleh pak HALS.

Patrianus pun melanjutkan bahwa tanggal 30 Mei 2021 dilakukanlah mediasi lagi secara kekeluargaan bersama dirinya dan WMK, RK serta HALS di kediamannya HALS. Akan tetapi HALS tetap tidak memberikan kejelasan pengembalian uang dari WMK.

“Karena itu lah saat ini kami menempuh jalur hukum untuk meminta kejelasan terkait haknya kliennya saya,” tandasnya.

Sementara itu kuasa hukum lainnya dari WMK, Silvester Nahak, S.H memberikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Kepolisian Resort Belu yang telah bersedia menerima laporan tersebut.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres Belu karena sudah menerima laporan kami.

Disampaikan persoalannya sederhana pengembalian uang kepada pemilik uang yang sebenarnya yaitu WMK.

“Klien kami ini sudah sangat membantu HALS untuk menebus utang di Bank. Namun niat baik dari klien kami ini di plintir,” Pungkas Silvester Nahak.

Karena itu, pihak yang melapor ini mengharapkan agar pihak Kepolisian Resort Belu bisa melakukan penyelidikan dan dinaikkan ke penyidikan secara profesional sehingga permasalahan ini segera diakhiri.

“Tujuan kami hanya satu, kembalikan uang klien kami. Sekarang kami menempuh jalur pidana, besok atau lusa kami akan menempuh jalur perdata di Pengadilan Negeri Atambua,” tandas Silvester Nahak. (Ronny)

Facebook Comments