Rakorda II Regio Timor, Forkoma PMKRI NTT Bahas Isu Ekonomi di Wilayah Perbatasan

362
FOTO : akorda II Forkoma PMKRI NTT Regio Timor Kabupaten Belu, TTU.(tim)

ATAMBUA, The East Indonesia – Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma PMKRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar Pengukuhan dan Rakorda II Forkoma PMKRI NTT Regio Timor Kabupaten Belu, TTU dan Malaka, Sabtu (19/02/2022).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Betelalenok Atambua, Kabupaten Belu tersebut, Forkoma PMKRI NTT membahas secara khusus tentang tantangan dan peluang pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pengukuhan ketua Forkoma PMKRI cabang Belu atas nama, Servasius Boko; ketua Forkoma PMKRI cabang TTU, Yasintus Maxi Leltaekab; dan ketua Forkoma PMKRI cabang Malaka, Hendrikus Fahik.

Hadir dalam kegiatan Pengukuhan dan Rakorda II Forkoma PMKRI NTT Regio Timor Kabupaten Belu, TTU diantaranya Ketua umum DPD Forkoma PMKRI NTT, Aloysius Min bersama jajaran pengurusnya, Tokoh Katolik Nasional, Angelo Wake Kako, Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, Sekda TTU dan PLT Sekda Malaka serta DPC Forkoma PMKRI NTT Regio Timor.

Januarius Pareira,S.IP selaku ketua Panita Pengukuhan dan Rakorda Forkoma PMKRI NTT regio Timor dalam laporannya menyampaikan bahwa sebagai tempat bersama bagi para Alumni PMKRI, Forkoma PMKRI menjadi rumah yang nyaman dan dirindukan para Alumni PMKRI.

Disebutkan Forkoma juga sebagai wadah membangun solidaritas juga menjadi tempat belajar bersama dan saling menopang serta berbagi.

“Lahir dari berbagai latar belakang profesi yang beragam, Forkoma menjadi tempat menggagas ide, merajut semangat kekatolikan dan mempererat persaudaraan sejati. Hal ini sesuai nilai dasar PMKRI yaitu Intelektualitas, Kristianitas dan Fraternitas,” ujarnya.

Dijelaskan bahwa keberadaan Alumni PMKRI ada di setiap wilayah di Indonesia juga di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

“Sebagai perwujudan nyata pengabdian bagi Gereja dan Tanah air, Alumni PMKRI mengambil bagian dalam Pemerintahan, politisi Nasional dan Lokal, Pengusaha, Jurnalis dan lainnya,” pungkas Yan Parera.

Dikatakan bahwa salah satu hal yang menjadi bahan diskursus bersama adalah keberadaan Kabupaten Belu, Malaka dan TTU yang berada langsung di garis perbatasan RI-RDTL.

Geliat pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk program dan kebijakan strategis.

“Sama halnya di Rakorda I Labuan Bajo, untuk konteks Rakorda II Regio Timor, Forkoma PMKRI NTT regio Timor menjadikan isu ekonomi perbatasan menjadi wacana yang akan di bahas dan menghasilkan pokok-pokok pikiran yang nantinya menjadi rekomendasi dan rencana kerja selanjutnya,” tutur pria yang menjabat sebagai Sekretaris DPC Forkoma PMKRI Belu.

Yan Parera menerangkan bahwa hal tersebut dianggap penting sebab pembangunan kawasan perbatasan tidak saja hanya berkutat pada infrastruktur tetapi juga menyasar pada penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai pendekatan yang langsung.

“Demikian pula dalam konteks kaderisasi Katolik, Alumni PMKRI diharapkan tidak saja beropini namun terlibat langsung dan berperan aktif dalam penguatan ekonomi personal yang nantinya tidak saja demi kepentingan diri namun bisa menjadi agen-agen katolik yang mapan secara ekonomi dan bisa menjadi bagian kekuatan penyelenggaraan Pemerintah maupun bergereja,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Forkoma PMKRI NTT, Alo Min saat menyampaikan sambutan pada acara pengukuhan dan Rakorda Forkoma PMKRI Regio Timor di gedung Batelalenok, meminta agar pengurus Forkoma harus selalu memperhatikan kaderisasi dan bukan sibuk sendiri.

Selain itu, setiap ada kegiatan Forkoma maka wajib bagi anggota PMKRI untuk hadir dan mendengar para senior. Sebab di dalam rumah besar Forkoma harus diakui ada perbedaan-perbedaan tertentu.

“Tetapi selaku Ketua DPD Forkoma NTT, perlu saya tegaskan bahwa sekeras apapun perbedaan itu marilah kita saling menghargai,” tandasnya.

Dirinya berharap, dalam Rakorda Forkoma Regio Timor akan diinisiasi strategi pembangunan perbatasan.

Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH., FINASIM dalam sambutannya sekaligus mewakili Bupati TTU dan Bupati Malaka menyampaikan selamat kepada pengurus Forkoma yang telah dikukuhkan. Tentunya sebagai pengurus sudah atau akan disusun berbagai rencana kerja kedepan.

Untuk itu Bupati Belu menginginkan adanya kerja sama dan kemitraan yang baik untuk membangun daerah.

“Bagaimana Forkoma menjalin kemitraan dengan pemerintah ke depan, supaya ada gaungnya di masyarakat dimana hal positif yang dirasakan masyarakat dengan adanya kehadiran Forkoma,” pinta Bupati Belu Agustinus Taolin.

Bupati Belu juga menyampaikan, perlunya di dalam organisasi Forkoma terdapat kelompok diskusi yang membedah rencana kerja Pemerintah Daerah.

“Anggarannya berapa, kerjanya apa, bikin dimana, serta dikritik dari sudut pandang Forkoma sesuai dengan rencana kerja dan lain sebagainya. Jikalau masih kurang kita mengundang tenaga ahli untuk memperdalam segala sesuatu dalam rencana kerja Pemerintah Daerah baik RPJMD, RKPD dan RENJA untuk nantinya kita bersama mengatasinya di lapangan. Karena memang masih lemah dalam hal bimbingan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi,” ujarnya.

Menurut Bupati Belu, hal-hal ini perlu dikomunikasikan yang menjadi pikiran Forkoma, dengan mengesampingkan segala yang menjadi perbedaan.

“Mari kita duduk sama-sama, dengan warna yang sama dan tidak ada perbedaan. Kita boleh berbeda di luar tetapi kalau di dalam dan mendiskusikan kebutuhan masyarakat kita satu, sejalan dengan visi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Belu yang sehat berkarakter dan kompetitif yang harus diletakkan dasarnya dalam 3 setengah tahun ini dibawah kepemimpinan kami,” tegas Bupati Belu.

Sehubungan dengan isu aktual Pemberdayaan ekonomi kawasan perbatasan yang menjadi topik pembahasan dalam Rakorda Forkoma PMKRI II, Bupati Belu mengakui, bahwa Belu hanya menjadi lalulintas perdagangan yang bernilai milliaran. Namun demikian Kabupaten Belu memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu dicarikan soslusinya.

“Kita memiliki bandara yang perlu diperpanjang, kita punya pelabuhan laut yang bisa besandar kapal dengan tonase besar, minimnya telur ayam untuk kebutuhan masyarakat, dan pengembangan ternak sapi lewat IB,” dicontohkan Bupati Belu.

Hal-hal ini disampaikan, mengingat bahwa Kabupaten Belu butuh pemikiran-pemikiran yang membangun serta kerja nyata di lapangan.

“Berjalan bersama pemerintah, memberikan kritikan dan masukan dengan merumuskan berdasarkan data untuk kita bicarakan dan mari kita laksanakan secara bersama-sama,” ajak Bupati Belu Agustinus Taolin. (Ronny)