ATAMBUA, The East Indonesia – Hingga saat ini usaha untuk menghentikan penularan penyakit malaria terus dilakukan oleh semua wilayah termasuk di Indonesia.
Proses untuk eliminasi malaria ini pun dilakukan oleh Kabupaten-kabupaten yang berada di Perbatasan Negara RI-RDTL dengan terus melakukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi kesehatan, dan masyarakat untuk mencapai target tersebut.
Untuk mewujudkan eliminasi Malaria di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan bersama UNICEF Wilayah NTT melakukan kordinasi untuk membahas pengendalian malaria lintas Kabupaten Belu, Malaka dan TTU sebagai wilayah yang memiliki perbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste.
Kegiatan yang dirangkai dalam acara “penguatan koordinasi lintas batas kabupaten dalam persiapan penilaian eliminasi malaria” ini dilakukan di Aula Hotel Matahari Atambua, Kabupaten Belu, Selasa (08/08/2023).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH, FINASIM dan dihadiri oleh Tim P2P Dinkes Dukcapil Provinsi NTT, UNICEF Perwakilan NTT, PPNI NTT, Perwakilan dari Dinas Kabupaten Belu, Kabupaten TTU dan Kabupaten Malaka.
Dalam sambutannya, Bupati Belu, dokter Agustinus Taolin menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan saat ini sangat penting untuk mencegah penularan kembali malaria lokal di Kabupaten Belu, mengingat malaria adalah penyakit menular yang disebarkan oleh nyamuk Anopheles.
“Salah satu tujuannya ialah mengejar target percepatan eliminasi malaria di NTT pada 2023, dan eliminasi malaria nasional pada 2030. Karena itu, kita harus berkomitmen untuk mewujudkan eliminasi malaria di Tahun 2023 ini,” pungkasnya.
Disampaikan pula bahwa, capaian eliminasi malaria di Kabupaten Belu, TTU dan Malaka sangat penting bagi Indonesia mengingat negara tetangga, Timor Leste, yang sudah menyatakan bebas malaria dan sementara mempersiapkan penilaian eliminasi malaria tingkat negara.
Bupati Belu menerangkan, kasus malaria lokal (indigenus) terakhir di Kabupaten Belu dilaporkan pada tanggal 01 September 2020, di daerah Halituku, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat.
“Sejak saat itu tidak ditemukan lagi
kasus lokal. Namun, masih ada kasus malaria impor, dari luar wilayah Kabupaten Belu sebanyak 14 kasus tahun 2020, 2 kasus tahun 2021, 19 kasus tahun 2022 dan 17 kasus per 6 Agustus 2023,” ungkap Bupati Belu.
Ditambahkan, “sebagian besar kasus malaria yang ada ialah impor dari Papua, dan masih ada kasus impor dari Kabupaten TTU dan Malaka. Kasus impor ini menjadi ancaman dan tantangan jika tidak segera ditanggulangi”.
Bupati Belu, Agustinus Taolin yang juga adalah seorang dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroentero Hepatologi Indonesia ini menyampaikan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja tidak kenal lelah dalam mewujudkan eliminasi malaria di Kabupaten Belu.
“Saya juga berterima kasih kepada UNICEF Indonesia, dan seluruh pihak yang selalu mendukung dan Saya juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja lebih cepat dalam menanggulangi malaria di wilayah kabupaten masing-masing,” imbuhnya.
Sementata itu, Isyak Radja, Perwakilan Bidang P2P Dinkes Dukcapil Provinsi NTT yang hadir sebagai Narasumber menyampaikan bahwa Provinsi NTT masih menjadi penyumbang kasus malaria tertinggi kedua setelah Papua, dengan total kasus positif malaria tahun 2022 sebanyak 15.812 kasus (Angka kesakitan per 1000 penduduk dalam 1 tahun/Annual Parasite Incidencent 2,89 per 1.000 penduduk),
meningkat 67,8% (6393 Kasus) dibandingkan tahun 2021.
“Upaya pengendalian malaria di Provinsi NTT hingga saat ini telah mewujudkan tujuh kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria yaitu Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Nagekeo, Ngada dan Ende. Masih ada 15 kabupaten endemis malaria di NTT, termasuk Kabupaten Belu,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi NTT juga sangat mensupport eliminasi malaria di setiap Kabupaten sehingga target eliminasi malaria untuk provinsi pada tahun 2028 bisa terpenuhi.
“Provinsi bisa eliminasi jika 22 Kabupaten/kota sudah eliminasi dan sampe saat ini baru 7 Kabupaten Kota yang sudah eliminasi,” pungkasnya. ***(Ronny)
About Post Author
