Home Ekonomi Dinilai Memberatkan, Bali Spa Bersatu Tolak Pajak 40 Persen dan Lakukan Judicial...

Dinilai Memberatkan, Bali Spa Bersatu Tolak Pajak 40 Persen dan Lakukan Judicial Review

294
Press Conference Bali Spa Bersatu di The 101 Bali Fontana Hotel, Jumat (12/1). FOTO - DOK.

    BALI, The East Indonesia – Ketua Inisiator BALI SPA BERSATU,  I Gusti Ketut Jayeng Saputra mengungkapkan akan terus berjuang agar pajak spa tidak berlaku di angka 40 persen. Angka 40 persen dinilai terlalu besar dan membebani para penguasa spa. Untuk menunjukkan keseriusan penolakan itu maka para pengusaha dan pemerhati spa yang tergabung di dalam Bali Spa Bersatu menggelar  press conference  di The 101 Bali Fontana Hotel, Jumat (12/1) guna menyikapi pajak 40 persen yang dirasa sangat membebani. Mereka pun sepakat untuk mengembalikan definisi spa yang benar sebagai bagian dari kesehatan bukan bagian dari kesenian dan hiburan.

    Hadir pada kesempatan itu  Ketua Inisiator BALI SPA BERSATU,  I Gusti Ketut Jayeng Saputra, Inisiator BALI SPA BERSATU dan juga Ketua Bali Spa & Wellness Asosiations (BSWA), Feny Sri Sulistiawati, juga Wakil Ketua BSWA, Perwakilan Pengusaha  dan juga  Pelaku Spa Taman Air,  Debra Maria Rumpesat – General Manager of Taman Air, Pelaku Spa Ubud Wellness,  I Ketut Sudata, General Manager of The Yoga Barn,  Mandara Spa, Ni Ketut Suastari , Representative Lawyer from Bali for Judicial Review di  Mahkamah Konstitusi  Mohammad Ahmadi dan Mohammad Hidayat serja Cicilia I Gusti Ayu Raniti S.H  selalku Advocacy Initiator dan sejumlah stakeholder lainnya.

    Pertemuan ini berkaitan dengan  Gerakan  Perjuangan Para Pelaku Usaha Bisnis Spa  dan Masyarakat Yang Terkait dengan Tema Bali Spa Bersatu.

    Selain itu dalam Kajian Pohon Keilmuan tentang Wellness dan Spa juga terdapat peraturan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu berupa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 yaitu tentang Pelayanan Kesehatan Spa,dijelaskan  bahwa SPA adalah jasa  pelayanan kesehatan, Juga ada dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), KBLI 2020 dengan Kode KBLI 96122, yang tergolong sebagai aktivitas SPA (Sante Par Aqua). Karena itu  memasukkan usaha jasa pelayanan bisnis SPA menjadi bagian dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah sangat tidak tepat.

    Baca juga :  Said Mengeluh Harga Kedelai Melonjak di Buleleng

    Bila diurai lebih lanjut juga bahwa Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 pada Bab I, Pasal 1 Ayat 49 yaitu, telah pula memberikan definisi mengenai JASA KESENIAN DAN HIBURAN yaitu jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

    Nah,  jika kegiatan bisnis usaha SPA dimasukkan dalam definisi yang berkaitan dengan Jasa Kesenian dan Hiburan maka bunyinya akan menjadi :

    SPA adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua  jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati.  Maka aktifitas  bisnis SPA (Sante Par Aqua) yang digolongkan oleh UU Nomor 1 tahun 2022  menjadi Jasa Kesenian dan Hiburan adalah sama sekali tidak  cocok, tidak memenuhi batasan / definisi dalam UU Nomor 1 Tahun 2022  dengan kegiatan usaha SPA yang sebenar-benarnya karena :

        1. Aktifitas kegiatan usaha SPA (Sante Par Aqua) bukan jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan.
        2. Aktifitas kegiatan usaha SPA (Sante Par Aqua) bukan jasa penyediaan atau penyelenggaraan pertunjukan.
        3. Aktifitas kegiatan usaha SPA (Sante Par Aqua) bukan jasa penyediaan atau penyelenggaraan permainan.
        4. Aktifitas kegiatan usaha SPA (Sante Par Aqua) bukan jasa penyediaan atau penyelenggaraan ketangkasan.
        5. Aktifitas kegiatan usaha SPA (Sante Par Aqua) bukan jasa penyediaan atau penyelenggaraan rekreasi dan/atau keramaian untuk dinikmati, karena aktifitas SPA (Sante Par Aqua) bukan sekedar rekreasi apalagi suatu keramaian untuk dinikmati.

    Karena itu definisi Spa seperti ini patut ditolak dan dilakukan judicial review di Makamah Konstitusi.

    Baca juga :  Rancang Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah, Pemkab Buleleng Mantapkan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan

    Kaitan dengan Pajak, Bali Bersatu juga menyampaikan keberatannya. Bahwa beratnya beban pajak kepada para pengusaha bisnis SPA di Indonesia  dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 terkait Pasal-Pasal mengenai  usaha bisnis SPA, telah membuat beban pajak SPA yang  sangat berat belum lagi pajak-pajak lain yang ditanggung pengusaha SPA.

    Hal ini akan membuat suram kegiatan usaha jasa pelayanan bisnis di bidang SPA, yang bisa dipastikan perlahan-lahan akan semakin meredup dan bukan tidak mungkin akan tinggal nama saja terutama bagi para pengusaha kecil menengah yang merupakan bagian  terbesar dari  prosentase pengusaha di Indonesia yang  adalah kelas kecil menengah.

    Bali Bersatu juga menyuarakan bahwa kegiatan bisnis SPA ini harusnya dilindungi oleh negara dan pemerintah sebagai tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia, dengan membuat peraturan yang adil khususnya aturan mengenai beban pajak usaha SPA. Dan harus ada good will dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dan badan-badan negara lain terkait, untuk mengkaji ulang  persoalan ini. Beban pajak minimal 40% (empat puluh persen)  tidak mungkin bisa dipenuhi dan dilaksanakan.

    Karena itu dalam carut marut persoalan ini Bali Bersatu menegaskan hal – hal berikut:

      1. Bahwa,  carut marutnya persoalan ini dimulai dari definisi yang tidak tepat t tentang SPA dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
      2. Bahwa, keberadaan pengusaha di bidang bisnis SPA serta masyarakat lain yang terkait dengan usaha SPA langsung maupun tidak langsung adalah penyumbang besar bagi ekonomi negara Indonesia.
      3. Bahwa, yang diinginkan  adalah definisi mengenai pelayanan di bidang usaha SPA dikembalikan pada definisi yang sebenar-benarnya sesuai  standar internasional negara  lain,  bahwa kegiatan usaha SPA tersebut adalah merupakan bidang kesehatan dan perawatan, sehingga kata SPA sering bergandengan langsung dengan kata wellness yang berarti kesehatan.
      4. Bahwa, seharusnya negara melalui pemerintah dan badan-badan lainnya dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan ini, mendorongnya upaya pendaftaran tentang hak cipta, paten maupun pendaftaran lainnya dengan memberikan kemudahan agar apa yang menjadi produk dan budaya bangsa Indonesia khususnya di bidang kesehatan tradisonal dengan kegiatan aktifitas jasa pelayanan perawatan dan kesehatan   dimudahkan pendaftaran HAKI nya bahkan saling kerja sama dalam pendataan hak-hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan kesehatan tradisonal bangsa Indonesia khususnya kegiatan SPA. Jangan sampai sudah  diklaim dan didaftarkan oleh negara lain  dan bahkan langsung negara-negara lain tersebut membawanya ke PBB (UNESCO) setelah itu baru di dalam negeri timbul keriuhan dan kehebohan merasa kekayaan intelektual berupa tradisi  dan budaya bangsa Indonesia “dicuri” negara lain.
      5. Bahwa, bagaimanapun juga jika mau jujur  SPA yang sebenarnya adalah merupakan jasa pelayanan di bidang perawatan dan kesehatan, bukan bidang lainnya.
      6. Bahwa, di dalam  kesehatan tradisional yang memiliki nilai-nilai luhur  dan mulia termasuk  kegiatan usaha SPA, jangan sampai menjadi tergerus bahkan hilang karena definisi yang keliru dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 mengenai SPA. Kesehatan tradisonal Indonesia termasuk di dalamnya adalah kegiatan usaha SPA, merupakan salah satu bagian dari   kebudayaan adiluhung bangsa Indonesia yang harus dijaga, dilindungi, dan dikembangkan, agar terus disuarakan   sampai mendapatkan keadilan dan kepastian hukum tentang beban pajak  yang tepat untuk para pengusaha di bidang bisnis SPA di seluruh Indonesia. ***
    Facebook Comments

    About Post Author