ATAMBUA, The East Indonesia – Kolaborasi demi menjaga kedaulatan lingkungan di wilayah tapal batas negara disuarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua St. Yohanes Paulus II bersama Satgas Citarum BAIS.
PMKRI Cabang Atambua dan Satgas Citarum BAIS ini secara terbuka mengajak seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintah, serta para pemangku kepentingan untuk bersinergi menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste, Kabupaten Belu memiliki urgensi geopolitik dan ekologis yang strategis.
Kawasan hutan dan bentang alam di daerah ini memegang peranan krusial sebagai penopang utama keseimbangan ekosistem, penyedia cadangan air bersih, pencegah degradasi kesuburan tanah, sekaligus habitat asli bagi keanekaragaman flora dan fauna.
Mengingat vitalnya fungsi tersebut, PMKRI Atambua menegaskan bahwa proteksi lingkungan tidak boleh lagi dipandang sebagai kewajiban tunggal pemerintah.
Isu ini merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut kepedulian nyata dari setiap warga perbatasan.
Salah satu poin penting yang diintervensi oleh PMKRI Atambua dan Satgas Citarum BAIS adalah pola pengelolaan lahan pertanian.
Mereka mendorong para petani dan masyarakat lokal untuk mengadopsi metode pembukaan lahan yang bijaksana dan meninggalkan praktik pembersihan lahan dengan cara dibakar.
Langkah preventif ini diambil karena metode pembakaran secara masif berisiko tinggi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), memperparah pencemaran udara, serta merusak struktur hayati tanah.
Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati harus diprioritaskan, sebab hutan bukan sekadar komoditas kayu atau lahan komersial, melainkan rumah bagi ekosistem yang menjaga keberlangsungan hidup manusia.
Sebagai organisasi kemahasiswaan yang memegang teguh komitmen sosial dan lingkungan, PMKRI Atambua menilai bahwa laju pembangunan infrastruktur maupun ekonomi di wilayah perbatasan wajib mengadopsi prinsip keberlanjutan (sustainability).
Mereka mengingatkan bahwa ekspansi pembangunan tidak boleh mengorbankan kelestarian alam.
Langkah eksploitatif yang merusak lingkungan hari ini sama saja dengan merampas hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat dan lestari.(Rony)