DENPASAR – Kumpulan guru Komite dari tingkat TK hingga tingkat SMA/SMK dan Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM) Yayasan Dwjendra Denpasar menyesali tindakan aparat kepolisian Polsek Denpasar Timur (Dentim) yang masuk wilayah sekolah dan kampus pada, bersenjata lengkap bak menangkap teroris pada Rabu (28/3) sekitar pukul 17. 30 Wita. Hal tersebut disampaikan salah satu guru Komite Yayasan Dwijendra, Nyoman Ledang Asmara pada, Senin (2/4) di Aula Yayasan Dwijendra saat rapat dengar pendapat antara komite
“28 Maret sejumlah polisi mendatangi sekolah katanya ada laporan bahwa ada bentrok, ada pereman. Padahal aman aman aja, tidak ada bentrok tidak ada preman. Tiba-tiba polisi turun dengan senjata lenkap dan motor trail masuk ke wilayah. Inikan dapat merusak citra sekolah dan merusak mental siswa,”ujar Ledang Asmara.
Dia menjelaskan kedatang aparat kepolisian dari Polsek Denpasar Timur tersebut yang berjumlah ratusan orang tersebut berdasarkan informasi dari seseorang yang mengatakan bahwa ada bentrokan ormas di Dwijendra. Sayangnya, kata Ledang, polisi tidak melakukan survey dulu atau pantau ke TKP sebelum menerjunkan anggota yang bersenjata lengkap. Dia juga menegaskam bahwa tidak ada preman di Dwijendra, yang ada hanya seccurity kampus yang berasal dari salah satu PT. Out Sourcing yang memiliki legalitas dan ijin resmi.
Menurut Ledang, aksi aparat Polsek Dentim tersebut dinilainya sebagai tindakan yang represif karena mengabaikan kultur budaya mencari informasi. Selain itu, tindakan polisi juga melanggar SOP yang berlaku ditubuh kepolisian. “Aparat datang tidak sesuai SOP. menurut kami itu tidak sesuai dengan SOP. Kenapa mereka gak baca situasi dulu,” ujarnya.
“Untung saja waktu itu sore hari. Gimana kalau ada siswa-siswa kalo melihat ada aparat seperti itu datang tanpa ada pemberitahuan. Seharusnya mengecek dulu baru mengirim pasukan. Kami sesalkan tindakan aparat seperti ini,” lanjutnya.
Menurutnya, masuknya aparat kepolisian dari Polsek Dentim ini ada kaitannya dengan kasus penggelapan dana yayasan yang dilakukan oleh dua orang oknum pengurus yayasan Dwijendra. Rentetan peristiwa ini dinilainya mengganggu pembangunan di yayasan Dwijendra. “Kami ingin dokter Carlota dan Satia Negara dengan kesatria memgembalikan uang tersebut dan mengundurkan diri dari kepengurusan (yayasan). Tujuannya agar sekolah, yayasan, guru-guru, dan siswa-siswi aman,” ujarnya.
Dugaan adanya hubungan antara masuknya polisi ke lingkungan sekolah dan kasus penggelapan dana yayasan oleh Carlota dan Satia Negara langsung mendapat komentar pedas dari orang tua siswa yakni, Putu Puspawati. Menurutnya, masuknya polisi ke kampus sangat terganggu. ‘Kami orang tua tidak percaya dengan Carlota yang nyolong uang spp. Terus melaporkan ada kerusuhan padahal tidak ada kerusuhan. Polisi turun dengan senjata lengkap. Di sini tidak ada perang, tidak ada bom tapi anehkan,” ujarnya dengan nada marah.
Sementara itu, komite yang lain, Ida Bagus Suwastika menjelaskan bahwa polisi seharusnya membicarakan dengan pihak kampus dulu untuk menanyakan kepastian betul atau tidaknya ada kerusuhan. “Orang di sinikan merasa terganggu. Si polisi sebenarnya datang dan berbicara. Kita ini kan yang diserang kok malah kita diserang lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Siti Sapurah alias Ipung selaku kuasa hukun yayasan Dwijendra Denpasar menegaskan bahwa sikap aparat kepolisian tersebut segara ditindaklanjuti. “Kami akan bersurat resmi ke kapolda, Petrus R Golose (Bali) untuk minta penjelasan masuknya polisi ke kampus sekolah dengan senjata lengkap itu,” ujarnya di Denpasar pada, Senin (2/3).
Laporan: Saverinus Suryanto
