Jakarta – Presiden Jokowi kembali menunjukkan sikap Pemerintah Indonesia terhadap Palestina dalam soal Yerusalem. Sikap berupa kecaman ini ditunjukkan dalam kesempatan saat menghadiri pertemuan trilateral antara ulama-ulama dari Indonesia, Pakistan dan Afghanistan yang diadakan untuk membahas perdamaian di Afghanistan.
Kecaman itu ditujukan pada langkah yang diambil oleh Presiden AS Donald Trump kala memindahkan lokasi kedutaan besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Bagi Indonesia langkah Donald Trump telah menyalahi hukum internasional.
Dalam penegasannya, Presiden Jokowi mewakili Indonesia menolak mentah-mentah keputusan tersebut karena bisa mengganggu proses perdamaian di Israel dan Palestina. Presiden Jokowi juga menghimbau negara-negara lain tidak mengikuti langkah keliru yang diambil pemerintah Amerika Serikat tersebut.
“Pertemuan trilateral ulama ini kita lakukan di tengah keprihatinan dunia khususnya umat Islam terkait pemindahan kedutaan besar AS ke Yerussalem. Indonesia mengecam keras keputusan ini, saya juga minta ke negara lain untuk tidak mengikuti pemindahan kedutaan besarnya ke Yerusalem,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (11/5).
Jokowi menegaskan bahwa keputusan AS tersebut tentu melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Di dalam resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2253 Tahun 1967 dengan jelas menyebutkan PBB menganulir aksi Israel yang mengubah status kota Yerusalem. Keputusan itu kemudian ditegaskan di dalam resolusi Dewan Keamanan PBB 252 yang tidak merestui keinginan Israel untuk menjadikan Yerusalem bersatu sebagai ibu kota.
Maka dari itu, Presiden Jokowi mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk menindaklanjuti pelanggaran ini.
“Saya mendesak Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya,” tegas Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, Palestina masih menjadi prioritas diplomasi internasional Indonesia saat ini. “Rakyat Indonesia akan berjuang dengan rakyat Palestina dan Palestina akan selalu ada di helaan napas diplomasi Indonesia,” pungkas dia.
Pada 6 Desember silam, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sebuah langkah yang berbeda dari para pendahulunya. Dia juga mengumumkan bakal memindahkan kedutaan besar dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Langkah unilateral Trump tersebut menuai kecaman internasional termasuk Majelis Umum Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Kesepakatan internasional menyatakan status Yerusalem harus ditentukan lewat dialog perdamaian Israel-Palestina. Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Negara jika merdeka nantinya.(*)
(sumber : CNN Internasional)