Buleleng,Theeast.co.id, – Wakil Ketua DPRD Buleleng I Made Adi Purnawijaya melaksanakan sidak ke Dinas Kebudayaan Buleleng terkait dengan pencairan hibah untuk masyarakat yang disinyalir mengalami keterlambatan dalam pencairan. Diterima oleh staf I Nyoman Suardika di ruang bagian adat, Wakil Ketua DPRD Buleleng I Made Adi Purnawijaya mengatakan, bahwa adanya beberapa masyarakat yang mengaku hibah di Dinas Kebudayaan mengalami keterlambatan pencairan. “Dari information yang saya dengar, ada beberapa yang belum cair,” ungkapnya. Untuk itu, I Made Adi Purnawijaya mengecek langsung proses administrasi sampai pencairan di Dinas Kebudayaan. “Karena Ada berita begitu makanya kami langsung turun untuk cek benar tidaknya,” imbuhnya.
Dalam keterangannya I Nyoman Suardika mengatakan, proses administrasi dalam pengurusan proposal hibah yang ditangani bagian adat Dinas Kebudayaan harus mencari tanda tangan di 8 tempat yang berbeda. Dengan demikian akan diperlukan waktu untuk bisa cepat selesai dalam proses administrasi. “Untuk pencairannya harus ada tekenan dulu baru bisa cair. Itu urusannya di bagian adat,” terangnya. Saat ini petugas yang membawa proposal ke masing-masing objek yang menandatangani sudah berjalan sesuai dengan tugasnya. Hanya saja ada kendala di masing-masing objek antara lain adanya keterlambatan dalam tanda tangan.
Selain itu, ada beberapa proposal yang baru masuk sehingga masih tahap proses pembuatan berkasnya. Hal senada juga diungkapkan Kasi Adat Ni Cening Liadi. Saat dihubungi via telpon, ia membenarkan bahwa saat ini masih dalam proses beberapa proposal dan sudah dikerjakan oleh masing-masing staf sesuai dengan tugasnya. “Kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kami. Terkait adanya kendala-kendala di lapangan tentu kami akan terus berusaha agar bisa cepat terealisasi dan apabila yang bersangkutan ingin lebih cepat selesai bisa langsung mengurus sendiri-sendiri,” üjarnya.
Setelah mendengar dan melihat langsung proses adminitrasi pengurusan hibah mengatakan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dalam staf di bagian adat, rombongan DPRD akhirnya memakluminya. “Ketika kami ke ruangan masih banyak berkas hibah yang ada di atas meja belum dijalankan sehingga memperlambat proses dari hibah tersebut. Tidak itu saja, ketika dicek berkas yang ada di Inspektorat ternyata berkas yang ada sudah ditanda tangani tetapi belum diambil,” tandasnya. Terkait dengan ini, Pimpinan Dewan akan membahas permasalahan ini dengan SKPD terkait agar kedepannya pegawai baik itu PNS maupun kontrak bisa profesional dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya. (Nay)
