Monday, December 1, 2025

Top 5 This Week

Related Posts

Masyarakat Demo Kebobrokan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belu

Atambua, Theeast.co.id,  – Sejumlah masyarakat melalui Forum Penyuara Masyarakat Perbatasan melakukan aksi protes keras atas kebobrokan birokrasi pemerintah Kabupaten Belu dengan berdemo di Depan Gedung DPRD dan Kantor Bupati Belu, Senin (17/09/2018). Hal ini dilakukan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan kabupaten Belu yang tidak ‘mengurus’ kuota CPNSD.

“Hari ini kami turun ke jalan untuk menyuarakan sejauh mana pemerintah kabupaten Belu memimpin daerah ini dan membawa masyarakat dalam kesejahteraan. Sedangkan kuota CPNS saja nol di kabupaten ini. Apa saja saja yang sudah dibuat dan dilakukan oleh pemerintahan ini ketika berjalan-jalan ke Jakarta? Pemerintah Malaka yang kabupaten baru saja bisa mendapatkan kuota 500 CPNS. Ketika ditanya mereka melempar batu sembunyi tangan. Kalau bisa proses hukum saja terhadap pemerintahan ini, pemerintahan yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat. Jangan kita hanya sibuk urus proyek sedangkan pemerintahan kita masih hancur. Masyarakat masih miskin dengan angka pengangguran masih tinggi. Kami menyesalkan pemerintahan ini”, ungkap seorang pendemo Vicky.

Selain itu masyarakat yang diwakili pihak Forum Penyuara Masyarakat Perbatasan (FPMP) menyuarakan di depan Gedung DPRD Belu bahwa setelah menyimak, memandang, dan menilai bahwa pemerintahan Kabupaten Belu dalam dekade kurang Iebih tiga tahun berjalan mengisahkan beberapa persoalan krusial yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat Kabupaten Belu.

Adapun beberapa persoalan yang tampak, beberapa diantaranya: penempatan pejabat eselon yang tidak sesuai dengan konsep the right man on the place, sering terjadi miss komunikasi antar instansi, juga miss komunikasi antara bawahan dengan pimpinan dan beberapa hal lainnya yang pada akhimya mengakibatkan banyak persoalan yang nota benen tidak bemihak kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Belu.

Forum Penyuara Masyarakat Perbatasan (FPMP) menganggap penting untuk mengangkat persoalan ini,  mengenai birokrasi Pemerintahan Kabupaten Belu harus segera dibenahi sebab sudah menimbulkan persoalan yang sangat meresahkan terbukti dengan adanya kuota nol (0) formasi CPNS Kabupaten Belu. Dengan demikian Forum Penyuara Masyarakat Perbatasan (FPMP) menyatakan 8 sikap:
1. Pemerintah daerah Kabupaten Belu bertanggungjawab terhadap persoalan kuota nol untuk formasi CPNS.

2. Pemerintah daerah Kabupaten Belu segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan ini dalam dead line waktu 2 x 24 jam.

3. Aparat penegak hukum segera mengusut dan menindak secara tegas sesuai dengan aturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap oknum-oknum yang dengan sengaja telah menyembunyikan surat edaran dari Kemenpan RB tertanggal/bulan Desember tahun 2017 sesuai dengan pernyataan wakil Bupati terkait informasi yang diperoleh dari media.

4. Apabila formasi tes CPNS di Kabupaten Belu tidak direalisasikan, maka kami masyarakat Belu bersama guru-guru honor dan tenaga sukarela kesehatan se-kabupaten Belu akan melakukan tindakan mogok kerja dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

5. Kami menuntut DPRD Kabupaten Belu untuk segera memainkan peran politik DPR terkait fungsi kontrol dan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Belu.

6. Kami meminta untuk tidak dilakukan sidang perubahan anggaran tahun 2018 agar tidak terjadi pergeseran alokasi dana bagi CPNSD yang sudah dianggarkan oleh DPRD Kabupaten Belu

7. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami dari Forum Penyuara Masyarakat Perbatasan akan menduduki kantor Pemerintahan Kabupaten Belu

8. Apabila dalam deadline waktu 2 x 24 jam beberapa pernyataan sikap forum ini tidak direalisasikan, maka kami dari forum akan melayangkan MOSI TIDAK PERCAYA kepada pemerintah Kabupaten Belu dalam hai ini Bupati dan Wakil Bupati beserta DPRD Kabupaten Belu.

Terus melakukan orasi di depan gedung DPRD Belu, Ketua DPRD Belu Januaria Awalde Berek bersama Wakil Ketua II DPRD Belu Jeremias M. Seran atas permintaan pihak FPMP keluar dari gedung DPRD menemui para pendemo dan mempersilakan masuk ke ruangan rapat DPRD Belu untuk melakukan diskusi bersama. (Ronny)

Popular Articles