Denpasar,Theeast.co.id – Pemkot Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terus melakukan pengawasan pembatasan kantong plastik. Hal ini terus dilakukan dalam rangka implementasi Perwali No. 36 Tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik. Selain itu, sosialisasi dan monitoring terhadap pemberlakukan Perwali Pembatasan Kantong Plastik itu terus dilakukan agar Kota Denpasar suatu saat bersih dari sampah plastik.
Sosialisasi dan pengawasan dilakukan guna memastikan ketaatan para pelaku usaha dan konsumen dalam mengurangi sampah plastik. Hingga bulan kedua pemberlakukan Perwali Anti Plastik tersebut, DLHK Kota Denpasar gencar melaksanakan sosilisasi terhadap penerapan Perwali Nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik. Hal ini dilaksanakan dengan menyasar beberapa toko dan sekolah di kawasan Kota Denpasar, dimulai dari Clandys Gatot Subroto, Krisna Oda Boutque, Toko/Warung di wilayah Hayam Wuruk, Warung Master Chef,, Dewata Kaos, serta SMP N 8 Denpasar. Adapun sebagian besar dari monitoring tersebut ddiketahui seluruh toko, swalayan, serta warung telah mentaati Perwali Nomor 36 tahun 2018 ini. Namun demikian masih ditemukan toko yang belum memasang sarana sosialisasi pengurangan sampah plastik.
Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar, I Ketut Adi Wiguna mengatakan, dari pelaksanaan sosialisasi serta monitoring hingga hari ini, sebagian besar pemantauan di lapangan baik masyarakat selaku konsumen maupun pedagang serta toko modern telah mentaati Perwali Nomor 36 Tahun 2018 ini. “Baik konsumen dan produsen saat ini telah mendukung penerapan Perwali Nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik ini. Walaupun ada yang masih belum memasang sarana sosialisasi tentu akan disiapkan oleh yang bersangkuta dalam waktu dekat,” jelasnya.
Pembinaan dan monitoring ini gencar dilaksanakan guna memberikan pemahaman dan edukasi bagi masyarakat agar meengurangi penggunaan plastik. Hal ini lantaran sampah pkastik kini telah menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia. Ketika disinggung terkait pelanggar, pihaknya mengaku akan terus melaksanakan pembinaan secara bertahap. Namun demikian tindakan tegas juga akan dilaksanakan jika masih ada yang membandel. “Bagi yang membandel kita akan berikan sanksi,” kata Adi Wiguna.
Adapun sanksi tersebut tentunya merupakan sanksi yang berbentuk administrasi. Sebagai tahap awal para pelanggar akan diberikan pemahaman, dilanjutkan dengan pemanggilan serta penandatanganan komitmen bersama. Jika nanti setelah penandatanganan komitmen masih ditemukan pelanggar tentu akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan atau mengevaluasi rekomendasi lingkungan saat perpanjangan ijin.
“Kita masih tahap perancangan bahwa ketaatan terhadap Perwali nomor 36 Tahun 2018 ini merupakan syarat untuk mendapatkan rekomendasi lingkungan dalam rangka pengurusan izin usaha di DPMPTSP Kota Denpasar, dan besar harapan semua pjhak dapat mentaati dan bersama-sama mengurangi sampah plastik,” jelasnya.(Axelle Dae)
