Atambua, Theeast.co.id – Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan lembaga Pemerintah non-struktural di Negara Indonesia yang bertugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut Wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Para rombongan Wantimpres datang Ke Provinsi NTT termasuk daerah Kabupaten Belu sebagai daerah Perbatasan Negara RI-RDTL menjadi salah satu tempat kunjungan yang dituju.
Dalam dialog yang kurang lebih berlangsung selama satu setengah jam oleh Rombongan Wantimpres dan masyarakat sekitar di Sadan Loro Lamaknen, Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu ini masyarakat menyampaikan beberapa hal yang menjadi permasalahan mereka di desa Perbatasan kabupaten Belu.
Romo Primus Seran, Pr selaku Pastor yang mengabdi di Paroki Fulur menyampaikan bahwa masyarakat di Desa Perbatasan perlu diberi pendampingan khusus terkait dengan bidang Pertanian yang masih menggunakan sistem kerja tradisional. Sistem ini diturunkan sejak turun temurun sehingga perkembangan pertanian di daerah pegunungan seperti Desa Kewar masih sangat pincang. Sistem pengolahan lahan pun masih rumit dengan tidak bisa digunakan traktor sebagai alat bantu penggarapan. “Kalau bisa terapkan sistem yang lebih modern karena kami disini daerah gunung,” tuturnya.
Pada bidang pendidikan yang ada di Daerah Batas masih sangat kekurangan bahkan ada sekolah yang tidak memiliki tenaga guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. “Kami disini daerah yang jauh dari perkotaan tapi di sekolah terisi dengan guru non PNS. Kami minta supaya setiap sekolah ada beberapa guru PNS supaya Pendidikan pun bisa lebih berkembang,” kata Romo Seran.
Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas akses jalan Sabuk Merah yang dilakukan atas Nawacita Presiden Jokowi-JK. “Terimakasih atas jalan hotmix yang dibuat dari pak Presiden Jokowi karena sudah sekian lama Indonesia merdeka baru dibuat pada tahun lalu. Kami masyarakat batas masih menanti jalur yang lain,” ungkap Romo Primus.
Senada dengan itu, Loro Lamaknen Ignasius Kali selaku Tokoh Masyarakat mengisahkan bahwa pada aksi perang waktu yang lalu banyak masyarakat yang akhirnya harus meninggal Dunia karena akses jalan yang tidak baik. Sementara saat ini Presiden telah membangun jalan Sabuk Merah yang sangat bermanfaat bagi masyarakat luar daerah perkotaan. “Kami ingin kalau bisa akses jalan bisa mencapai ke semua pemukiman warga di daerah Perbatasan,” imbuhnya.
Arnoldus sebagai salah satu Tokoh Adat masyarakat Lamaknen mengeluhkan terkait banyaknya anak sekolahan yang terpaksa harus putus sekolah karena tidak menunjangnya ekonomi untuk biaya persekolahan. Ekonomi ini biasanya dipengaruhi oleh kegagalan mereka masyarakat dalam pemanenan hasil tanaman. “Putus sekolah dengan kurangnya ekonomi keluarga membuat banyak anak-anak kami akhirnya pergi merantau ke daerah lain,” pungkasnya.
Mewakili ibu rumah tangga, Maria Soi mengatakan perlu ada perhatian bagi anak-anak pedesaan yang memiliki kemampuan untuk diberi beasiswa dalam melanjutkan persekolahan mereka karena banyak anak yang putus sekolah akibat dari ekonomi keluarga yang tidak bisa menunjang. ” Kami penghasilan lima ratus ribu dari hasil kebun bagaimana bisa menyekolahkan anak kami?” ungkapnya.
Sementara itu, Felix yang mewakili masyarakat meminta agar jalan Sabuk Merah yang dibuat dapat diteruskan langsung ke perbatasan dengan Negara tetangga Timor Leste. Dirinya juga meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan para guru yang digaji 150.000 sampai 250.000 perbulan. Persekolahan di pedesaan juga hampir seluruhnya tidak ada laboratorium khususnya laboratorium Komputer.
Terkait dengan pembagian Rastra dan PKH juga perlu lebih diperhatikan lagi karena yang sedang terjadi saat ini adalah tidak adanya pemerataan bagi keluarga yang tidak mampu sehingga banyak masyarakat yang kecewa dan kemudian tidak ingin ikut giat bersama yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Selain itu masyarakat di Daerah Pegunungan meminta supaya pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk menyediakan air bersih. “Disini daerah pegunungan. Pada musim kemarau sumber air ada tapi jauh dibawah pemukiman warga. Sudah ditangani oleh Pemda hanya harus terhenti karena kekurangan dana,” ucapnya.
Menanggapi semua permintaan masyarakat tersebut, Mayjen TNI (Purn) Dr. (H.C.) I. G. K. Manila, S.IP. selaku Sekretaris Anggota Wantimpres Bapak Jan Darmadi mengungkapkan semua hal tersebut sudah dicatat oleh tim Wantimpres yang datang berkunjung ke Kabupaten Belu untuk dipertimbangkan bersama Presiden dan kemudian akan diteruskan kepada Kementerian terkait. “Ini semua akan kami catat untuk kemudian diperhatikan
Bapak presiden Jokowi yang sangat memperhatikan daerah perbatasan untuk diteruskan kepada para Menteri-Menteri,” tutur Manila. (Ronny)
