Nusa Dua, Theeast.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) membuka secara resmi simposium International Reform Symposium and Regional Workkshop: “Public Administration Reform and National Development in Indonesia, Korea and Southeast Asia” di Nusa Dua Bali, Kamis (14/3). Dalam arahannya, JK menyebut Indonesia telah bnanyak mengalami perubahan, bagaimana mengolah pemerintah yang demokratis dan otonomi. “Dulu harus menunggu instruksi dari pusat, kementerian dan lembaga mengatur seluruh daerah, tetapi sekarang diperkuat dengan otonomi daerah,” ujarnya.
Saat ini pemerintah sudah menerapkan teknologi, sistem yang baik. Dampaknya makin banyak efisiensiensi, pekerjaan menjadi lebih baik, lebih cepat, mudah dan murah. Dulu banyak menggunakan sistem manual, menggunakan tenaga manusia. Saat ini sudah menggunakan teknologi yang canggih. Kondisi yang sama juga terjadi di pemerintah saat ini. Dalam negara demokrasi, semuanya memerlukan sistem. “Dulu apa yang dikatakan pejabat itu suatu kebenaran, sekarang kebenaran ada di tangan rakyat. Orientasi itu sudah berubah,” ujarnya.
Di Asean ini, semua negara sudah maju. Dalam simposium seperti ini, banyak hal yang bisa dipelajari, saling belajar, untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Memang harus diakui mahwa masih ada pejabat yang korupsi, tidak respon dengan pelayanan publik, tidak akuntabel. Perubahan terus terjadi dan menuntut semua negara di dunia untuk menggunakannya. Sistem itu harus teruji dan bisa digunakan oleh banyak negara di tempat lain. “Bila tidak berubah maka orang akan terlindas dengan perubahan tersebut,” ujarnya.
Wapres juga meminta agar beberapa inovasi di daerah terus ditingkatkan. “Banyak inovasi di daerah baik oleh pemerintah daerah, oleh lembaga, instansi, kementerian, bisa menjadi contoh secara nasional atau bahkan dunia,” ujarnya. Ia berharap dalam simposium kali ini bisa belajar banyak dari berbagai inovasi yang dilakukan baik oleh daerah, maupun kementerian. Inovasi itu bisa melahirkan investasi. Investasi menengah ke bawah bisa langsung ditangani daerah. Namun kalau menengah ke atas, maka akan ditangani oleh BKPM. Wapres juga membantah akan melakukan penambahan kementerian yakni Menteri Investasi dan Ekspor. “Itu belum lah. Habis Pemilu lah. Tetapi menurut UU, tidak boleh lebih dari 35 menteri. Kalau ada yang ditambah, pasti ada yang dikurangi,” ujarnya. (Axelle Dae)
