Atambua, Theeast.co.id – Anggota DPRD Provinsi NTT asal Daerah Pemilihan Belu, Malaka dan Timor Tengah Utara, Angelino B Da Costa, S.H,M.Hum setelah kesekian kali melakukan reses di wilayah kabupaten Belu Perbatasan Negara RI-RDTL menemukan berbagai macam persoalan yang masih dikeluhkan oleh masyarakat.
Angelino B Da Costa selaku anggota DPR NTT Komisi III yang membidangi Aset dan Keuangan saat di wawancarai awak media ini mengungkapkan bahwa sekian kali melakukan reses ke wilayah kabupaten Belu, dirinya selalu dikeluhkan dari masyarakat terkait masalah-masalah dasar yang masih dialami oleh warga di salah satu kabupaten Perbatasan Negara RI-RDTL ini, Senin (25/03/2019). “Prioritas yang paling urgen dan sering saya temui di masyarakat itu adalah kondisi persoalan masyarakat yang mengeluhkan terjadi perumahan, air bersih, listrik, pendidikan untuk anak-anak, keluarga baru yang masih numpang dengan orang tuanya serta masalah lahan untuk berkebun dan pekuburan,” ungkapnya.
Anggota DPRD Provinsi NTT dari fraksi Partai Amanat Nasional ini juga menegaskan bahwa persoalan-persoalan dasar dari masyarakat ini yang harus dibawa untuk disampaikan ke Pemerintah dalam menjawabi permasalahan tersebut. “Itu persoalan-persoalan utama yang saya dapatkan selama ini dan persoalan-persoalan ini yang ingin kita bawa untuk kita sampaikan ke pemerintah supaya secara bersama mencarikan jalan keluarnya,” tutur Da Costa.
Untuk diketahui Reses atau Masa Reses adalah masa di mana DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perseorangan maupun secara berkelompok.
Angelino Da Costa mengungkapkan bahwa sebagai anggota DPR NTT dari Daerah Pemilihan Belu, TTU dan Malaka saat ini sedang melakukan tugas reses untuk kembali ke masyarakat dengan tujuan menyampaikan program-program Pemerintah yang selama ini diperjuangkan oleh DPR dan Pemerintah sekaligus menjaring aspirasi untuk disampaikan kepada Pemerintah pada saat pembukaan masa sidang nanti. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dapat dilanjutkan kepada pemerintah. “Usai menjaring aspirasi dari masyarakat, kita akan kembali dan kita akan berjuang untuk bisa menjadi perhatian pemerintah dalam menuntaskan persoalan yang ada,” pungkasnya.
Diakui bahwa dari Segi APBD yang ada di Wilayah Nusa Tenggara Timur memang tidak bisa mengakomodir semua persoalan yang ada di masyarakat maka DPR harus dapat melakukan pendekatan bersama pihak Pemerintah supaya secara bersama mencari jalan keluar dengan meminta bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian – Kementerian. “Memang kita juga tahu Anggaran APBD kita kan tidak mungkin bisa menjawab semua persoalan. Mungkin dengan Pemerintah kita cari jalan ke pemerintah Pusat untuk mendapatkan anggaran di Kementerian – Kementerian yang punya program terkait dengan persoalan di masyarakat kita untuk bisa membantu menjawabnya,” kata Angelino. (Ronny)
