DENPASAR, Theeast.co.id – Pemerintah Provinsi Bali meminta kepada seluruh masyarakat di Bali untuk tetap tenang dan menjalankan himbauan pemerintah dengan serius. Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan, seluruh warga Bali yang berdampak langsung dengan Corona akan mendapatkan bantuan dengan beberapa skema yang sudah diatur. Ia meminta, agar masyarakat menjalani masa social distancing atau phisical distancing dengan baik supaya mata rantai penularan dihentikan dan kondisi perekonomian segera kembali pulih.
“Kami meminta masyarakat tetap tenang, lakukan anjuran pemerintah dengan tertib dan disiplin, terapkan pola hidup bersih dan sehat, selalu cuci tangan, hindari kerumunan atau keramaian, jaga jarak secara fisik. Ini harus disiplin dan ketat. Supaya tidak ada lagi masyarakat yang tertular. Setelah itu semuanya akan kembali normal, ekonomi akan tumbuh dan masyarakat akan kembali beraktifitas seperti biasa,” ujarnya di Denpasar, Minggu (5/4).
Menurut Sekda, Pemprov Bali bersama dengan seluruh kabupaten dan kota di Bali akan menjamin seluruh kebutuhan pokok bagi rakyat yang berdampak secara langsung. Berdampak langsung yang dimaksud adalah mereka yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan akibat Corona. Baik Pemprov Bali maupun seluruh kabupaten dan kota akan menjamin seluruh kebutuhan pokok. Saat ini sedang dilakukan pendataan berbasis desa. Sejauh laporan jelas, identifikasinya jelas, by name, by addres, terdata secara jelas maka, secara administrasi di desa juga jelas dan yang paling akhir adalah mereka yang kehilangan penghasilan harian dan atau yang penghasilannya bertumpu pada sektor tertentu dan kini menjadi hilang karena Corona. “Pemprov Bali dan kabupaten dan kota sudah memiliki beberapa skema bantuan, terutama bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari lainnya,” ujarnya.
Beberapa skema yang dimaksud antara lain, pertama, melalui program keluarga harapan (PKH). Data PKH ini sudah ada di masing-masing kabupaten dan kota di Bali. Program ini akan berlangsung selama 9 bulan ke depan. Saat ini tinggal mencocokkan data dan verifikasi lapangan dengan skala prioritas bagi mereka yang berdampak. Kedua, bantuan pangan non tunai (BPNT). Dalam BPNT ini, pemerintah akan melakukan transfer langsung uang tunai langsung ke rekening keluarga yang bersangkutan. Jadi semuanya utuh, tanpa ada potongan apa pun. Ketiga, bantuan pangan langsung.
Bantuan ini ditujukan kepada kelompok yang paling rentan. Terutama mereka yang langsung kehilangan pekerjaan dan penghasilan saat Corona mewabah, dan sekaligus tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan pokok. Kelompok ini akan didata secara khusus seperti tukang pijat tuna netra, kelompok pedagang kecil atau pedagang acung, penerima upah harian, dan sejenisnya. Kelompok ini akan disupport bahan pokok seperti beras, minyak, gula, mie instan, telur dan sebagainya.
“Yang ini malah sudah berjalan dan dikoordinir langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali. Dinas Sosial bersama kelompok relawan langsung mendatangi kelompok rentan ini untuk mengantar bahan pokok dari rumah ke rumah. Untuk itu kami mohon kerja sama dari pemerintah setempat mulai dari RT, desa dan kecamatan untuk mendata warganya yang berdampak langsung,” ujarnya.
Bagaimana dengan pola anggaran. Menurut Sekda, persoalan anggaran sudah dibicarakan. Skema pertama adalah menggunakan anggaran tak terduga. Pemprov Bali sudah mengeluarkan anggaran tak terduga sebanyak Rp 15 Miliar. Kemudian diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di Bali dengan besaran yang bervariasi. Bila anggaran ini habis maka skema kedua diterapkan yakni menggunakan dana cadangan. Untuk Pemprov Bali dana cadangan yang saat ini siap digunakan sebanyak Rp 85 miliar.
“Bila skema pertama dan skema kedua masih kurang uangnya, jangan takut. Kita masih punya skema ketiga yakni pemangkasan program dan anggaran yang urgensitasnya bisa ditunda. Nanti ada tim yang menelusurinya. Banyak agenda dan program yang ditunda atau malah dibatalkan demi kepentingan yang lebih besar.
Yang sudah pasti adalah Pesta Kesenian Bali (PKB) tahun 2020 dibatalkan. Anggarannnya cukup besar dan bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat. Selain itu UN tingkat SMU dan yang sederajat, juga dibatalkan. Anggarannya bisa dipakai. Dua agenda ini yang sudah jelas. Yang lainnya akan ditelusuri lagi,” ujarnya. Ia meminta rakyat Bali jangan cemas, jangan kuatir. APBD Bali masih cukup untuk menangani hal itu. Belum lagi bantuan dari pusat.(axelle dae).
