DENPASAR, Theeast.co.id – Gubernur Bali I Wayan Koster tetap optimis bisa meminimalisir penyebaran Covid19 di Bali. Koster memaparkan data terkini perkembangan Virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya. Sebagai Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali, Koster bertanggungjawab penuh terhadap pencegahan dan penanggulangan virus yang kali pertama ditemukan di Wuhan, China tersebut. Menurut Koster, laporan terbaru di Bali menunjukan, jumlah yang positif terjangkit Virus Corona sebanyak 81 orang. “Saya perlu menyampaikan bahwa, berkaitan COVID-19 di Bali sampai kemarin positif 81 orang terdiri dari 7 orang WNA dan 72 WNI. Dari 7 WNA ini 2 meninggal, kemudian 4 orang sembuh dan 1 masih dirawat,” papar Senin (13/4).
Koster tetap optimis bahwa selama ini yang positif di Bali terbanyak merupakan kasus import. Sebab, dari 72 WNI yang diketahui positif di Bali ternyata sebanyak 51 orang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau ABK dari luar negeri.
Para ABK atau PMi ini dipulangkan oleh perusahaannya dan kebijakan negara tempatnya bekerja, juga karena banyak perusahaan tidak bisa beroperasi karena dampak Covid19 yang sudah tersebar di hampir 160 negara di dunia. Sisanya sebanyak 13 orang merupakan mereka yang pernah bepergian dari daerah lain di Indonesia. “Saya sebut saja daerahnya, Jakarta dan Surabaya. Hanya 8 orang terjangkit di Provinsi Bali. itu transmisi lokal. Jadi sebenarnya landai untuk Bali,” ucapnya.
Ia meminta data-data tersebut dipahami dengan baik untuk meyakinkan jika sesungguhnya penyebaran COVID-19 datang dari luar Pulau Bali. “Tolong digarisawahi bahwa yang positif ini, kecenderungannya yang selalu bertambah datangnya dari luar, imported case.
Saya ikuti hari demi hari stagnan yang lokal. Artinya apa, penanganan COVID-19 di Bali berjalan dengan baik. Kalau daerah lain terus nambah, yang nambah bukan orang lokal Bali, tapi pendatang. Yang sembuh ada 19 orang. Tapi kita tidak bisa menolak mereka ini, karena mereka itu adalah orang Bali yang dipulangkan oleh perusahaannya karena tidak bekerja, kebijakan negaranya tempat bekerja juga. Kita sebagai pemerintah wajib menerima,” tambah Ketua DPD PDIP itu.(axelle dae).