Bawaslu Belu Proses 2 Kades Terlibat Kampanye Paslon Petahana

Bawaslu Belu Proses 2 Kades Terlibat Kampanye Paslon Petahana/theeast.co.id

Bawaslu Belu Proses 2 Kades Terlibat Kampanye Paslon Petahana/theeast.co.id

BAWASLU BELU. Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera. Kamis (15/10/2020). Foto : Rony.

ATAMBUA, The East Indonesia – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belu sedang memproses Kepala Desa Manleten, Kristianus Januarius Roni Seran dan Kepala Desa Duarato, Gregorius Mau Bere karena terlibat dalam kampanye.

Keduanya sama-sama terlibat dalam kampanye Pasangan calon (Paslon) Petahana paket Sahabat, Willybrodus Lay dan Drs JT Ose Luan.

Hal ini diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Belu, Andreas Parera kepada awak media ini dalam kunjungan Anggota Bawaslu RI Koordinator divisi penindakan, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH di Aula Hotel Matahari Atambua, Kamis (15/10/2020).

Kedua Kepala Desa yang masing-masing berada di Kecamatan Tasifeto Timur dan Kecamatan Lamaknen ini diduga melanggar UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 29 huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

“Kepala Desa Manleten dan Kepala Desa Duarato hadir dalam kampanye dan diduga melanggar undang-undang nomor 6 Tahun 2014 pasal 29 huruf J dimana Kepala Desa dilarang ikut serta dalam kampanye,” tandasnya.

Diterangkan bahwa diduga juga kedua kepala desa ini melakukan pelanggaran terhadap undang-undang lain sehingga statusnya sama dengan pelanggaran netralitas ASN.

“Terhadap pelanggaran ini kami sudah proses dan kami rekomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Belu. Dua-duanya terlibat dalam kampanye paket Sahabat,” pinta Andre Parera.

Untuk diketahui berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 29 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf (j) dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

Dalam undang-undang tersebut, kepala desa memilki peran sebagai pihak yang netral, Kepala desa dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partai politik atau anggota partai politik dan tidak dapat
juga menjadi tim kampanye atau tim sukses peserta pemilu atau pilkada.

Perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis juga dilarang untuk terlibat dalam politik praktis. Hal tersebut diatur UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 51 huruf (g) disebutkan bahwa kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan pada huruf () dilarang untuk ikut
serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. (Ronny)

Facebook Comments