ATAMBUA, The East Indonesia – Target menyumbangkan bagi pendapatan asli daerah Belu berkisar pada 45-50 Juta Rupiah per tahun, ternyata Dinas Pertanian Kabupaten Belu hanya mampu memberikan pendapatan sebesar 2 Juta Rupiah.
Sumbangan pendapatan ini sangat berbeda dari yang ditargetkan oleh pihak Pemerintah Daerah Belu padahal Dinas Pertanian Belu sendiri memiliki 3 lokasi objek kebun yang luasnya beberapa hektar.
Hal ini pun membuat beberapa anggota komisi 2 DPRD Belu harus turun langsung dengan melakukan kunjungan kerja ke salah satu objek kebun Dinas Pertanian Kabupaten Belu di Motabuik, Kecamatan Atambua Selatan, Selasa (24/11/2020).
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan langsung oleh Theodorus Frederikus Seran Tefa (Ketua Komisi II), Agustinho Pinto (Wakil Ketua Komisi II), Yakobus Nahak Manek dan Elvis Domingos Pedrosa (anggota komisi II DPRD Belu).
Saat tiba di lapangan, para anggota komisi II DPRD Belu ini menuju ke salah satu aset fasilitas green house/ rumah kaca yang ada pada lokasi tersebut yang dianggap telah mubasir karena sudah tidak terawat lagi.
Disana para anggota komisi II DPRD Belu ini pun bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu bersama stafnya dan para petugas di Kebun Motabuik.
Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Frederikus Seran Tefa kepada media ini menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut dilakukan karena Dinas Pertanian memiliki aset fasilitas yang lumayan baik namun sejauh ini belum digunakan secara maksimal.
“Kita melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pertanian, kita melakukan uji petik di lapangan terkait dengan aset pengadaan fasilitas pemerintah yang mana selama ini menurut pandangan kami fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan ternyata belum digunakan semaksimal mungkin. Dasar pertimbangan itu, kita mencoba untuk melakukan kunjungan dalam melihat secara dekat seluruh hasil kerja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian,” pungkasnya.
Diterangkan bahwa beberapa potensi komoditi sangat baik untuk dilakukan di tiga objek kebun yang ada pada Dinas Pertanian yaitu Motabuik (±2,8 Ha), Halikelen (±1,8 Ha) dan Debuklaran (±10 Ha) dengan besar harapan lahan-lahan tersebut dioptimalkan secara baik sehingga memberikan dampak kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Belu.
Namun fakta membuktikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan komisi II DPRD Belu bersama salah satu mitranya Dinas pertanian yang mana target pendapatan menjadi beban Dinas Pertanian hanya mencapai 2 Juta Rupiah, padahal target pendapatan itu sekitar 45-50 juta Rupiah.
“Ini jauh dari harapan. Menjadi pertanyaan kita, fasilitas-fasilitas ini digunakan atau tidak sehingga fasilitas dapat memberikan dukungan untuk mengelola semua potensi-potensi yang ada di 3 objek kebun Dinas Pertanian tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Theo Manek.
Politisi Partai Golkar ini juga menyebutkan bahwa dalam kunjungan kerja tersebut ditemukan fasilitas yang dianggap mubasir seperti green house) rumah kaca yang dilakukan pengadaan pada tahun 2017 senilai 240 Juta Rupiah namun digunakan hanya setahun dan rusak dan tidak ada upaya Dinas Pertanian untuk melakukan renovasi untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.
“Ini secara jujur, kita juga kesal. Ini ada satu proses pembiaran yang tidak bagus. Ketika kami melakukan kunjungan kerja baru kami bisa buktikan bahwa di sinilah kami menilai kinerja di lingkup Dinas Pertanian sangat memprihatikan,” tegas Theo Manek.
Ketua Komisi II DPRD Belu ini berharap bahwa dengan kunjungan kerja ini bisa memberikan motivasi kepada Dinas Pertanian Kabupaten Belu untuk bekerja lebih baik lagi dengan memanfaatkan aset fasilitas yang tersedia.
“Dengan kunjungan kami hari ini bisa memberikan motivasi kepada Dinas teknis untuk kedepan aset-aset fasilitas yang ada bisa digunakan sebaik mungkin,” imbuhnya. (Ronny)
