DENPASAR, The East Indonesia – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab meminta kepada pemerintah di seluruh Bali untuk terus melakukan verifikasi data penerima vaksin bagi Nakes di seluruh Bali. Permintaan tersebut disampaikan sesuai dengan data monitoring Ombudsman Bali yang menunjukan bahwa masih terjadi ketidakcocokan data para Nakes yang menerima verifikasi.
“Bali perlu belajar dari kasus manipulasi data di suatu daerah di Indonesia. Dimana seorang warga biasa menyamar menjadi seorang apoteker. Padahal dia bukan Nakes. Tetapi mendapatkan rekomendasi dari apotik dan dianggap sebagai Nakes lalu dengan lenggang menerima vaksin. Jangan sampai itu terjadi di Bali. Jadi itu viral, ada orang kaya minta divaksin gratis dan menempatkan diri sebagai prioritas vaksin,” ujarnya di Denpasar, Senin (15/2/2021).
Hasil monitoring Ombudsman Bali menunjukkan banyak data vaksin Nakes di Bali yang Simpangsiur. Di Kota Denpasar misalnya, data itu berubah-ubah. Padahal Kota Denpasar sesuai data yang dimiliki Ombudsman Bali yakni memiliki Nakes terbanyak di Bali. Data Nakes yang terima vaksin juga sangat banyak dan berubah. “Ada data di lapangan berbeda dengan data yang dilaporkan.
Mungkin karena belum dilaporkan atau belum dicatat dalam laporan resmi,” ujarnya. Umar juga menegaskan bahwa dari informasi yang diterima, jumlah Nakes yang menerima vaksin juga terus bertambah. Data ini juga harus diverifikasi sebab belum tahu dengan pasti data finalnya mana yang sudah divaksin dan mana yang belum divaksin.
Verifikasi data ini penting karena jumlah vaksin yang akan didistribusi juga tergantung dari data yang sudah masuk. Selain itu, pemerintah diminta untuk transparan data vaksin sebab saat ini sudah memasuki vaksin tahap kedua. Vaksin tahap kedua akan merujuk pada data vaksin di tahap pertama. “Kalau data vaksin tahap pertama juga tidak jelas maka vaksin tahap kedua akan lebih kacau nanti. Jangan sampai ini terjadi karena masih banyak warga biasa yang membutuhkan vaksin,” ujarnya.
Penulis|Axelle Dae|Editor|Chris
