ATAMBUA, The East Indonesia – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama Komisi IX dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mendorong anggaran yang besar untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di Puskesmas-puskesmas.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua (Waket) Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat dikonfirmasi awak media The East Indonesia di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL, Jumat sore (29/10/2021).
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan setelah juga berbicara dengan komisi 9 DPR RI dan badan anggaran DPR RI telah mendorong agar anggaran Kesehatan melalui DAK kesehatan dialokasikan sebesar-besarnya untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer di Puskesmas-puskesmas,” tuturnya.
Puskesmas merupakan fondasi dalam sistem kesehatan Nasional yang mana masih perlu untuk terus ditingkatkan khususnya dalam hal kualitas pelayanannya.
Dari kualitas pelayanan tersebut tentunya berdampak pada tidak meratanya pelayanan kesehatan di kalangan masyarakat.
“Nanti di Puskesmas kita ini akan ada lebih banyak alat dan SDM untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas khususnya menyangkut pengurangan angka kematian ibu dan bayi,” tandasnya.
Dengan adanya pengalokasian anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya menurunkan angka kematian ibu dan anak yang selalu tinggi termasuk di Provinsi NTT dan khususnya Kabupaten Belu.
“Dengan kondisi ini mudah-mudahan angka kematian ibu dan bayi yang selama ini tinggi termasuk juga di NTT khusus di Kabupaten Belu bisa makin menurun dan ini bisa membuat bahwa pelayanan kesehatan primer ini betul-betul semakin baik untuk dapat menjawab persoalan kesehatan di berbagai daerah Indonesia khususnya di daerah kecamatan-kecamatan se-tanah air,” pinta pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT.
Terkait dengan alokasi anggaran tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menjelaskan bahwa bantuan itu akan langsung dari pusat ke Pemerintah Daerah melalui Dinas dengan angka variatif tergantung kondisi daerah.
“Nanti langsung dari pusat ke Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan untuk bisa membangun puskesmas. Angkanya tentu tidak sama tergantung kondisi daerah,” ujar Melki Laka Lena.
Penulis – Ronny|Editor – Christovao
About Post Author
