ATAMBUA, The East Indonesia – Jumlah kasus balita stunting di Indonesia masih berada dalam salah satu yang terbesar di dunia maupun Asia Tenggara.
Begitu pula Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu Provinsi yang memiliki kasus Balita stunting terbanyak di Indonesia.
Karena itu, percepatan pencegahan dan penurunan prevalensi stunting pada balita adalah agenda utama Pemerintah Republik Indonesia dan juga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Wakil Ketua (Waket) Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat diwawancarai awak media The East Indonesia di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL, Jumat sore (29/10/2021) mengatakan bahwa dalam upaya percepatan pencegahan stunting sangat diperlukan keterlibatan dan kerjasama semua pihak untuk penurunan prevalensi stunting pada balita.
“Kalau stunting memang harus kita lihat karena butuh kerjasama yang dari berbagai pihak. Tidak cuman Pemerintah tetapi perlu juga melibatkan sektor swasta dan kelompok masyarakat lainnya,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi NTT ini mengatakan bahwa upaya percepatan pencegahan stunting baik dari tingkat pusat hingga daerah perlu dikoordinasikan baik dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun evaluasinya.
“Kalau kita lihat juga memang dari 12 kementerian lembaga di tingkat pusat sampai di tingkat daerah yang juga menangani stunting itu perlu didekatkan, disinergikan, perlu dikoordinasikan dengan baik,” tutur Melki Laka Lena.
Berkaitan hal tersebut disampaikan Pemerintah sudah mengeluarkan Inpres nomor 21 tahun 2021 untuk adanya penanganan stunting di tanah air dengan memberikan kewenangan besar kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengkoordinasikan seluruh penanganan stunting.
“BKKBN akan mengkoordinir semua Kementerian, lembaga, dinas terkait untuk penanganan stunting dapat terkoordinasi dengan baik,” pinta Melki Laka Lena.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini menyampaikan agar dengan BKKBN diberikan kewenangan besar tersebut, diharapkan dapat menurunkan angka prevalensi stunting pada balita di Indonesia, Provinsi NTT dan khususnya Kabupaten Belu.
“Semoga bisa diarahkan dengan baik untuk melaksanakan berbagai program stunting khususnya dalam hal penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan untuk mengintervensi nilai gizinya dan juga program lainnya yang bisa mencegah stunting,” tandas Melki Laka Lena.
Penulis – Rony|Editor – Christovao
