Debat 2 Anggota DPRD Belu, Theo Manek : Jangan Mencari Panggung Politik dan Menjual Lembaga Seluruhnya

128
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Frederikus Seran Tefa. FOTO - IST.

ATAMBUA, The East Indonesia – Selasa (04/01/2022) terjadi perdebatan panas antara Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu, Cyprianus Temu dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Frederikus Seran Tefa di lobi Gedung DPRD Belu hingga ke ruang sidang utama DPRD Kabupaten Belu.

Perdebatan tersebut terjadi karena adanya perselisihan tentang etika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam lembaga DPRD Belu.

Pada fakta ini sendiri pun, debat dilakukan karena RDP yang dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Belu di ruangannya tanpa melibatkan koordinator (Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu) ataupun Komisi II DPRD Kabupaten Belu.

Padahal dalam RDP kedua (II) membahas tenaga kontrak daerah (tekoda) tahun 2021 dilakukan dengan menghadirkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu BKPSDMD, Nakertrans, bagian Hukum Pemda Belu dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Cabang Belu dimana Nakertrans sendiri merupakan mitra kerja dari Komisi II DPRD Kabupaten Belu.

Hal tersebutlah yang membuat Ketua Komisi II DPRD Belu, Theodorus Frederikus Seran Tefa merasa RDP yang dilakukan tanpa adanya etika mekanisme tata tertib di DPR.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Frederikus Seran Tefa saat dikonfirmasi The East Indonesia, Selasa (04/01/2022) menjelaskan bahwa pertama-tama dirinya ingin melakukan klarifikasi terhadap pemberitaan media yang mengatakan bahwa hampir terjadinya adu jotos.

“Saya klarifikasi dulu terkait dengan berita yang sudah muncul di media sosial bahwa ada indikasi adu jotos. Saya secara pribadi tidak sedang dalam posisi untuk sampai pada titik itu, untuk adu jotos. Kalau adu argumen ya. Adu argumen yang terkait dengan tugas dan fungsi anggota DPR,” pinta pria yang akrab disapa Theo Manek itu.

Lanjutnya, kita adu argumen terkait tugas dan fungsi anggota DPR yang mana tidak boleh keluar dari yang namanya tata tertib DPR. Kita diatur secara regulasi. Dasar dari tata tertib itulah kenapa sampai terjadi polemik yang terjadi siang tadi.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu, Cypri Temu dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Frederikus Seran Tefa beradu argumen tentang teko lantaran berselisih tentang etika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam lembaga DPRD Belu.FOTO – IST.

Polemik tersebut, menurut politisi Partai Golkar ini adalah sebagai bagian dari koreksi terhadap kinerja pimpinan.

“Itu karena memang sebagai bagian dari koreksi terhadap kinerja pimpinan bahwa di dalam lembaga DPR itu ada Pimpinan dan anggota. Anggota itu ada yang namanya alat kelengkapan DPR yaitu ada Komisi 1, komisi 2, ada Komisi 3, ada banmus, ada banggar dan ada badan pembentukan Peraturan Daerah,” pungkas Theo Manek.

Terkait dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) seperti siang tadi, itu lebih melekat pada fungsi daripada Komisi yang mana dalam setiap komisi memiliki mitra kerjanya masing-masing.

“Komisi 1 dengan dia punya mitra kerja, komisi 2 punya mitra kerja dan komisi 3 juga punya mitra kerja yang dikoordinir oleh tiga pimpinan. Ketua DPRD Belu mengkoordinir komisi 3, Wakil Ketua I DPRD Belu mengkoordinir komisi 2 dan Wakil Ketua II mengkoordinir komisi 1,” ujar Theo Manek.

Baca juga :  Kodim Bersama Polres Aceh Timur Menjamin Keamanan Pemilu Hingga Ke TPS

Ditambahkan, kenapa polemik ini terjadi karena memang terkait dengan RDP yang dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Belu siang tadi, menurut hemat kami itu sudah keluar dari mekanisme yang sebenarnya. Kenapa? karena RDP tadi itu menghadirkan juga Nakertrans yang adalah mitra komisi diluar dari komisi 1. Yang kita tidak setuju itu. Kalau menghadirkan mitra komisi di luar daripada Wakil II sebagai koordinator komisi 1, harusnya beliau melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPR dalam hal ini Ketua Komisi 2 ataupun Koordinator Komisi 2.

Ketua Komisi II DPRD Belu ini menegaskan hal tersebutlah yang tidak dilakukan oleh Wakil Ketua II, Cypri Temu sehingga dilakukan sikap bahwa RDP kedua (II) membahas tenaga kontrak daerah (tekoda) tahun 2021 tidak sesuai dengan mekanisme tata tertib DPR yang sebenarnya.

“Kami semua hari ini hadir, kenapa kami tidak diundang untuk melakukan klarifikasi terkait dengan undangan pimpinan? Tetapi Wakil ketua II seakan-akan memainkan itu secara pribadi sebagai panggung politik untuk mengatasnamakan lembaga, itu kami tidak setuju,” imbuh Theo Manek.

Dijelaskan bahwa ketika melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), pasti akan ada keputusan dan akan ada rekomendasi yang mengatasnamakan lembaga DPRD Kabupaten Belu.

“Rekomendasi ini mengatasnamakan siapa? mengatasnamakan lembaga. Yang kita khawatirkan, jangan sampai Wakil II dalam RDP tersebut membuat keputusan mengatasnamakan lembaga tapi tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib. Jangan mencari panggung politik dan menjual lembaga seluruhnya. Makanya kita komplain terhadap apa yang dilakukan oleh bapak wakil ketua II,” tutur Theo.

Ketika ditanya soal ada kalimat dari Wakil Ketua II DPRD Belu bahwa dirinya sebagai oportunis, Theo Manek mempersilahkan bahwa itu adalah penilaian tersendiri.

Namun politisi 2 periode ini mengatakan perlu diingat bahwa kehadiran Partai Golkar adalah untuk mendukung Pemerintah karena sebagai Koalisi Partai mengusung Paket Sehati (Bupati dan Wakil Bupati Belu saat ini).

“Kalau itu sebetulnya menurut penilaian beliau silakan. Tetapi kehadiran kami untuk mendukung pemerintah, kapasitas kami untuk menjaga eksistensi partai sebagai partai pendukung. Kami harus menjaga eksistensi partai sebagai bagian dari Koalisi Partai yang mendukung Paket Sehati. Sehingga jangan salah menilai seakan-akan kita oportunis. Silakan, itu silakan beliau Pak Cypri boleh menilai. Tetapi kami hadir mendukung pemerintah karena memang itu menjadi kewajiban dan tuntutan partai bahwa apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagian dari pada koalisi partai yang mendukung paket Sehati,” tandas Theo Manek.

Baca juga :  Pemilu Semakin Dekat, Danramil Serengan Hadiri Bimtek Pemilu Dan Temu Warga

Selanjutnya ketika ditanya apakah sikap yang dilakukan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belu ini akan mengarah untuk tidak berpihak pada tenaga kontrak daerah, Theo Manek secara tegas mengatakan bahwa saat ini dirinya belum sampai pada titik itu karena hari ini yang diributkan adalah berbicara tentang tugas pokok dan fungsi dari pada anggota DPR yang diatur dalam tata tertib DPR.

“Kalau berpihak pada teko kita belum sampai pada titik itu karena memang kita tahu bahwa ketika pemerintah membuat keputusan untuk merumahkan sekian banyak teko itu, tentu pasti akan ada polemik. Jadi minta maaf saya saya belum bisa menjawab itu. Ketika kalau ada respon dari masyarakat terhadap polemik terkait dengan kebijakan pemerintah nanti silakan masyarakat menilai kehadiran Partai Golkar, saya adalah kader Partai Golkar berpihak pada tenaga kontrak daerah atau tidak. Nanti silakan menilai. Karena hari ini terkait dengan polemik ini, saya hanya mau berbicara tentang tugas pokok dan fungsi dari pada anggota DPR yang diatur dalam tata tertib DPR,” pungkasnya.

Untuk diketahui, disaksikan awak media, kejadian bermula saat Wakil Ketua II, Cypri Temu memimpin RDP bersama beberapa pihak tersebut di ruangannya membahas terkait nasib 1.800-an tekoda yang masa kontraknya telah selesai.

Bersamaan dengan itu, terdapat pula agenda rapat kalender kerja tahunan DPRD Belu yang akan dibahas DPRD Belu di ruang sidang utama DPRD Belu.

Ketua Komisi II, Theo Manek saat itu menyampaikan dari ruang sidang utama dengan pengeras suara bahwa RDP yang tidak melibatkan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) adalah tidak sah jadi sebaiknya membahas agenda rapat kalender kerja tahunan DPRD Kabupaten Belu yang melibatkan semua anggota DPRD Belu.

Diduga tersinggung akan hal tersebut, usai pertemuan di ruang Wakil Ketua II, Cypri Temu pun langsung saling adu mulut dengan Ketua Komisi II, Theo Manek di lobi gedung DPRD Belu.

Adu mulut pun berlanjut di ruang sidang utama DPRD Belu saat pihak DPRD Belu hendak membahas agenda rapat kalender kerja tahunan DPRD Kabupaten Belu yang baru saja mau dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran JR.

Cypri Temu yang adalah Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu namun mengambil tempat di kursi anggota meminta bicara dan secara tegas menyampaikan kekesalannya bahwa penyampaian Ketua Komisi II, Theo Manek saat dirinya memimpin rapat diruangannya adalah tindakan yang tidak etis.

“Saya minta kita lebih dewasa, lebih memahami. Soal mau memihak kepada siapa-siapa, mari kita letakkan pada porsi masing-masing. Saya sangat kecewa dengan kondisi seperti itu. Saya tidak berbicara soal kepentingan politik. Saya mencari dasar yang benar, dari 1800-an itu apakah mau dikasih keluar seluruhnya atau ada toleransi untuk diakomodir. Jadi saya harap hal-hal seperti itu tidak kita ulangi lagi,” ujar Cypri Temu.

Baca juga :  Mall Dan Bandara Di Bali Akan Umumkan Informasi Pemilu

Politisi asal Partai Nasdem yang adalah salah satu partai pengusung utama Bupati dan Wakil Bupati Belu saat ini menegaskan bahwa sebagai sesama Anggota DPRD Belu harus saling menghormati dan menghargai.

“Supaya kita bisa lancar dalam melaksanakan masa jabatan kita DPRD ini secara baik, kalaupun mau bikin blok mari kita bikin, mau bikin tantangan mari kita bikin, secara dewasa, saya siap saja, mau apa saja kita siap hari ini, tetap sesuai koridor yang berlaku. Tidak perlu kita umumkan hal yang tidak masuk akal menjadi bahan tertawaan OPD yang lain. Itu rasa kekesalan saya, supaya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita,” pintanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Belu, Theo Manek menegaskan bahwa bicara tentang politik dewasa semua sudah tua dan sudah botak serta gugur tentu sudah dewasa.

Justru tegas Theo, pimpinan dalam hal ini Wakil Ketua II yang tidak beretika. Pasalnya fungsi pimpinan itu koordinasi, ketika melibatkan mitra kerja pihaknya, tanpa koordinasi dengan AKD, itu yang harus dibaca baik-baik tata tertib.

“Ketika kalau bilang tidak beretika, pimpinan, dalam hal ini Pak Wakil II tidak lebih beretika. Kenapa saya sampaikan demikian? Fungsi pimpinan itu Koordinasi. Ketika melibatkan kami punya mitra kerja tanpa koordinasi dengan alat kelengkapan, itu yang perlu baca tatib baik-baik,” pinta Theo Manek.

Lanjutnya, “Hari ini kita duduk mau bahas tentang kalender kerja. Ini program AKD bukan program pimpinan. Kami punya…,” kata Theo dipotong oleh Cypri Temu dan terjadi lagi perdebatan.

Padahal saat Cypri Temu berbicara tidak sekalipun, Theo Manek menginterupsi pembicaraan dari Politisi asal partai Nasdem tersebut.

Kesal akan hal itu, Theo Manek sempat mengatakan lain kali rapat seperti siang tadi terkait Tekoda perlu koordinasi dengan Alat Kelengkapan yang ada.

“Koordinator komisi II juga harus hadir, dengar. Pak tidak libatkan Wakil Ketua I, Pak mau main sendiri, ini lembaga pak pun milik kah? Ini bukan pak Cypri pun milik pribadi, tidak ada….,” pungkasnya.

Akibat perdebatan tersebut, rapat kalender kerja tahunan DPRD Kabupaten Belu pun ditunda. ***

Penulis – Ronny|Editor – Chris

Facebook Comments

About Post Author