DENPASAR, The East Indonesia – Badan Anggaran (Banggar) Provinsi Bali menggelar rapat dengan TPAD Provinsi Bali membahas tahap awal persiapan penyusunan RAPBD tahun 2023.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bali, Dr I Nyoman Sugawa Korry dihadiri sejumlah anggota Banggar seperti Dewa Jack, Kadek Setiawan, Kresna Budi, Rawan Atmaja, Budastra, Budi Utama dan Made Darmini. Sementara dari TPAD dipimpin oleh Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra juga tampak hadir dari BPKAD, BAPPEDA, BAPENDA dan ITWILPROV. Dalam rapat ini berkembang berbagai masukan.
Sekda Dewa Indra dalam rapat tersebut mengatakan bahwa tahun Anggaran 2023 banyak kewajiban yang harus disiapkan seperti anggaran pemilu (KPUD, Bawaslu dan keamanan), kewajiban pembayaran cicilan pinjaman daerah, kewajiban penyediaan modal penyertaan untuk BPD Bali, dll. Disisi lain, tingkat pertumbuhan ekonomi, walaupun sudah trend positif tetapi masih di bawah rata-rata nasional.
Namun demikian respon Banggar tetap optimis dan mengapresiasi capaian-capaian pihak eksekutif. Berkembang juga masukan terkait usulan untuk beri perhatian dalam bentuk incentif kepada perangkat desa.
Terkait dengan hal tersebut, pimpinan rapat meminta agar diberikan perhatian melalui kajian yang konfrehensif terkait pengertian perangkat desa, sifatnya adalah incentif besarnya sangat tergantung dari kemampuan anggaran daerah, dan hal ini disepakati dibahas secara detail pada rapat pembahasan selanjutnya.
“Kami bersyukur selama ini, pembahasan APBD di Provinsi Bali berjalan dengan kondusif dan diputuskan dengan tepat waktu, karena mekanisme komunikasi dan pembahasan dilaksanakan transparan dan mengikuti mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kami berharap pembahasan Rancangan APBD 2023 juga berjalan seperti itu,” tegas Sugawa Korry. ***
Editor – Igo Kleden
