DENPASAR, The East Indonesia – Aset milik Pemprov Bali senilai kurang lebih Rp 13 miliar diserahkan Ombudsman RI Perwakilan Bali. Penyerahan hibah tersebut dilakukan langsung oleh Sekda Bali Dewa Made Indra dan diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Muhammad Najih, didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Bali di Jln Melati Denpasar, Selasa (22/3/2022). Selain itu, penyerahan hibah aset tersebut juga disaksikan langsung oleh beberapa Forkompinda Bali lainnya, seperti Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, perwakilan dari KOREM 163/Wira Satya, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Bali, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali Jamaruli Manihuruk, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bali Trisno Nugroho dan banyak undangan lainnya.
Sekda Bali Dewa Made Indra dalam arahannya mengatakan, hibah tersebut merupakan komitmen Pemprov Bali melalui Gubernur Bali Wayan Koster agar Ombudsman Bali memiliki tempat yang representatif dalam melakukan berbagai tugas negara mengawasi pelayanan publik di seluruh Bali. Menurut Dewa Indra, banyak aset Pemprov berupa tanah dan bangunan yang sudah cukup tua tetapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dulu Ombudsman Bali berkantor di Jl Diponegoro. Kemudian dipindahkan ke Jl Melati Denpasar yang sebelumnya merupakan Gedung DPRD Badung. “Saat pindah ke Jl Melati, Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Alkhatab meminta agar Pemprov Bali merenovasi gedungnya. Kemudian gedung dua lantai terbangun. Setelah dibangun, malah minta lagi agar dihibahkan ke Ombudsman. Karena ini sudah komitmen Gubernur Bali saat gunting pita peresmian gedung baru sebelumya, maka hari ini dihibahkan secara resmi kepada Ombudsman Bali,” ujarnya. Sekda minta agar hibah tersebut tidak sampai menghilangkan daya kritis Ombudsman Bali dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di seluruh Bali.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab saat dikonfirmasi usai acara mengatakan, total aset yang dihibahkan diperkirakan mencapai Rp 13 miliar. Jumlah ini terdiri dari luas tanah, infrastruktur lainnya seperti nilai gedung dua lantai setelah dibangun yang baru, ruangan pertemuan, taman, tempat parkir tamu, garasi mobil, serta pura tempat sembahyang dan beberapa fasilitas lainnya. “Kami memperkirakan total aset yang dihibahkan dari Pemprov Bali ke Ombudsman RI Perwakilan Bali mencapai Rp 13 miliar. Kami apresiasi komitmen Gubernur Bali Wayan Koster yang telah menghibahkan asetnya ke Ombudsman Bali untuk kepentingan masyarakat juga,” ujarnya. Senada dengan Sekda Bali, Umar mengaku, jika hibah tersebut sekalipun nilainya belasan miliar, tidak bisa menurunkan daya kritis pengawasan Ombudsman Bali terhadap pelayanan publik. “Kami akan tetap kritis, melakukan pengawasan pelayanan publik. Yang salah kita perbaiki, kita advokasi, yang sudah on the track harus diapresiasi, dipertahankan dan ditingkatkan,” ujarnya.***
Editor – Axelle Dhae
