ATAMBUA, The East Indonesia – Kolaborasi Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN Republik Indonesia memberikan bantuan 29 Unit Rumah Layak Huni Program penanganan kawasan kumuh senilai 2 miliaran rupiah kepada masyarakat Sorosikun, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL.
Bantuan tersebut kemudian secara resmi dilakukan Groundbreaking pembangunan Rumah Layak Huni Program penanganan kawasan kumuh Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa pagi (12/04/2022).
Acara penggalian dasar pondasi bangunan sebagai tahap awal pembangunan (groundbreaking) itu dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM dan dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Operasional Sarana Multigriya Finansial (SMF), Trisnadi Yulrisman; Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Normansjah Wartabone ; Tenaga ahli FIC Kotaku Nasional, Agus Sudirman; kepala KPKNL Kupang; Pimpinan OPD Kabupaten Belu, Camat, Lurah serta masyarakat setempat.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Normansjah Wartabone dalam membacakan sambutan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman cipta karya direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Wahyu Kusumosusanto, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian PUPR dengan programnya yang dikenal program Kotaku memiliki komitmen untuk mengentaskan kawasan permukiman kumuh di perkotaan.
Sebagaimana diketahui juga untuk menetapkan target penanganan kumuh, Direktorat pengembangan kawasan permukiman telah melakukan upaya-upaya melalui kegiatan reguler PKP dan program Kotaku. Selain itu juga dilakukan melalui program-program Cipta Karya-an seperti Pamsimas, Sanimas serta program Perumahan melalui DAK Perumahan BSPS dan lain-lain.
Dijelaskan pula bahwa penanganan kumuh ini dilaksanakan dengan mengedepankan platform faktor kolaborasi bekerja sama dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
“Kita harapkan dengan terbangunnya kolaborasi maka akan terjadi keterpaduan antara sektor untuk bersama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman khususnya terwujudnya kota tanpa kumuh dengan menempatkan pemerintah kota sebagai nahkoda dan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan serta pemerintah pusat sebagai pendamping pemerintah kota dan kabupaten,” tutur Normansjah.
Diterangkan, penanganan rumah tidak layak huni bukan merupakan kewenangan Pengembangan Kawasan Permukiman cipta karya di Direktorat pengembangan permukiman maka pihaknya berupaya mencari alternatif pendanaan dari berbagai sumber.
“PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) tahun 2018 hingga saat ini berkolaborasi. Untuk itu kami sangat menyambut baik PT Sarana Multigriya Finansial yang telah melakukan kolaborasi dengan Direktorat pengembangan kawasan permukiman,” pintanya.
Dalam sambutan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman cipta karya direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR), Wahyu Kusumosusanto yang dibacakan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur, Normansjah Wartabone tersebut secara khusus menerangkan bahwa pada kesempatan kali ini pihaknya kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Belu untuk menangani 29 Rumah Tidak Layak Huni di Sorosikun, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi NTT.
“Itu dari 29 unit berdasarkan DED RAB-nya, semua rumah akan dibangun tipe 36. Harga per unit rumah 90 juta rupiah. Adapun alokasi biaya dari PT SMF sebesar 2,6 miliar yang digunakan untuk membangun 29 unit rumah terbaru tersebut,” tandasnya.
Disebutkan bahwa kolaborasi Perumahan ini adalah langkah konkrit dalam upaya percepatan pelaksanaan program sehingga target penanganan kumuh dan cita-cita menciptakan kota yang layak huni dan berkelanjutan dapat terwujud.
“Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi Kepada Bupati Belu dalam hal ini Pak Wakil Bupati yang menghadiri beserta jajaran perwakilan dari PT Sarana Multigriya Finansial dan bapak ibu sekalian atas kesediaan dan komitmennya dalam mengawal kolaborasi program ini dengan baik. Semoga upaya serta kerja keras yang kita lakukan untuk menghasilkan langkah-langkah nyata yang sangat berguna dan bermanfaat untuk masyarakat di Negara Indonesia yang kita cintai,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens sangat berterima kasih atas bantuan Rumah Layak Huni yang diberikan Pemerintah Pusat melalui kerjasama Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dari Provinsi dan Pusat yang ada di sini. Sampai di Jakarta, sampai di Kupang, tolong sampaikan salam terimakasih dari Bupati, Wakil Bupati Belu, segenap anggota DPRD Kabupaten Belu dan seluruh masyarakat Belu. Kami mengucapkan terima Kasih yang tulus kepada bapak ibu sekalian dan kami mohon maaf manakala dalam pertemuan kita terdapat hal-hal yang tidak memberikan kesukariaan. Kami mohon maaf,” pintanya. (Ronny)