ATAMBUA, The East Indonesia – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Atambua St. Yohanes Paulus II dan Forum Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (FSMPK) Kabupaten Belu serta tenaga kontrak daerah (Tekoda) Belu Tahun Anggaran 2021 yang masa kontraknya telah berakhir pada 31 Desember 2021 yang lalu dan sudah tidak masuk dalam Tekoda TA 2022 melakukan aksi damai meminta untuk Bupati Belu membatalkan SK Teko 2022.
Aksi ini dilaksanakan pada Rabu, (08/06/2022) yang dilakukan di Kantor Bupati Belu dan Gedung DPRD Belu.
Terlihat sekitar 100-an orang yang terlibat dalam aksi damai yang dimana memiliki beberapa tuntutan.
Berikut tuntutan yang diminta dalam aksi demo yang memiliki tempat terakhir di Gedung DPRD Belu.
1. Meminta secara tegas untuk menunda semua agenda sidang.
2. Meminta secara tegas DPRD Kabupaten Belu untuk secepatnya membentuk panitia hak angket saat ini pun juga.
3. Kami meminta melibatkan kami dalam hal penyelidikan guna mengungkap fakta yang terjadi serta kami akan menghadirkan saksi-saksi.
4. Mendesak anggota DPRD Kabupaten Belu untuk membatalkan SK Tekoda yang baru sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2022 serta mengangkat kembali tekoda yang lama.
Akhir dari aksi demo tersebut, para pendemo diperkenankan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Belu di Ruang Sidang Utama.
Dalam RDP tersebut, pendemo dan beberapa anggota DPRD Belu meminta untuk pihak Pemerintah Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Belu hadir.
Akan tetapi karena pihak Pemerintah (eksekutif) belum bisa menghadiri RDP tersebut maka RDP pun ditunda pada tanggal 10 Juni 2022.
Para pendemo pun menyetujuinya dan memberitahukan akan melakukan aksi demo jilid II pada 10 Juni 2022 dengan massa yang lebih banyak lagi. (Ronny)
