SINGARAJA, The East Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menggelar rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan tanggapan Bupati Buleleng atas pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2022.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna, SH di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Buleleng, Rabu (12/7). Ditemui usai memimpin rapat Ketua Dewan Supriatna mengatakan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan kepada Bupati Buleleng terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2022 sudah mendapat tanggapan secara baik oleh Penjabat Bupati.
Secara rinci terkait dengan Ranperda tersebut akan dilakukan pembahasan lebih lanjut prihal dengan masukan dan pertanyaan dalam pembahasan nantinya semata-mata bertujuan untuk perbaikan dalam pelaksanaan APBD di tahun-tahun berikutnya.
Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna menambahkan, angka kemiskinan dan pengangguran menjadi fokus utama dalam pemulihan ekonomi. Pernyataan itu pun telah berulang kali disampaikan DPRD Buleleng agar angka kemiskinan di Buleleng dapat dientaskan. Wabah pandemi yang terjadi tidak saja menjadi penyumbang angka kemiskinan di Buleleng. Angka pengangguran juga bertambah akibat wabah yang terjadi selama dua tahun lebih itu. Selain fokus menanggulangi kemiskinan, pemerintah juga berupaya menekan angka pengangguran terbuka di Buleleng.
“Fenomena itu juga. Angka pengangguran di Buleleng lumayan. Dan sampai akhir tahun 2023, kami bekerja keras untuk itu, semoga yang kami inginkan tercapai,” harapnya.
Sementara dalam jawabannya, Pj. Bupati Buleleng Ir. I Ketut Lihadnyana, M.M.A menyampaikan terkait dengan data kemiskinan di Kabupaten Buleleng yang menjadi penekanan dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ditegaskan bahwa program dan anggaran terkait dengan pengentasan kemiskinan sudah terarahkan ke hal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Lebih lanjut dijelasakan terkait dengan kemiskinan secara sederhana dapat dilakukan dengan jalan mengurangi pengeluarannya, seperti kesehatan dan bidang pendidikan agar menjadi fokus perhatian pemerintah. Dibidang pendapatnya juga bagaimana setiap program yang dilaksanakan pemerintah hendaknya juga melibatkan mereka dengan membuat rekomendasi agar dapat menggunakan pekerja lokal, dan itu akan dilaksanakan di tahun ini. “Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat agar ikut mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan, “ungkapnya.
Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten Buleleng, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekda serta para Asisten Setda, Tim Ahli, Pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng, serta undangan lainnya.
Selanjutnya dari apa yang disampaikan dalam jawaban Bupati atas Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, Dewan Buleleng segera melaksanakan rapat Pimpinan dan Anggota dengan agenda mendengarkan Kajian Tim Ahli DPRD atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan usai Rapat Paripurna di ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng.***RMN-ADV