Oleh Umar Ibnu Alkhatab, Pengamat Kabijakan Publik
Gubernur Bali, Wayan Koster, terus mencari cara untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Bali untuk kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Setelah membangun sekolah menengah atas (SMA/SMK) yang baru di beberapa tempat di kabupaten/kota guna memenuhi harapan publik akan kurangnya SMA/SMK. Kehadiran SMA/SMK baru akan mengatasi akses pendidikan yang masih belum merata sekaligus meningkatkan layanan bagi siswa baru yang diterima. Setidak-tidaknya keberadaan SMA/SMK baru meminimalisir persoalan-persoalan klasik yang kerap muncul di setiap penerimaan peserta didik baru, seperti sulitnya anak-anak usia sekolah memperoleh sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
Cara lain untuk meningkatkan SDM Bali itu adalah dengan memfasilitasi siswa dan siswi SMA/SMK di Bali guna mendapatkan program beasiswa, di antaranya melalui program beasiswa Indonesia Maju Jalur Afirmasi ke Kemendikbud Ristek RI. Tahun 2023 ini, sebanyak 8 pelajar diberangkatkan untuk menempuh pendidikan sarjana strata satu (S1) ke luar negeri melalui program beasiswa tersebut, di antaranya akan menempuh pendidikan di Wageningen University, Belanda, University of Sydney, Australia, University of Toronto, Kanada, University of British Columbia, Kanada, dan University of New South Wales, Australia. Baru-baru ini Gubernur Koster juga menyerahkan secara simbolis beasiswa yang bersumber dari corporate social responsibility (CSR) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali kepada 348 siswa dan 130 mahasiswa.
Bahkan guna memenuhi asas pemerataan dan keadilan, dan demi melahirkan manusia Bali yang unggul, Gubernur Koster kemudian memberlakukan kebijakan baru yang berkeadilan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah (SMA/SMK/SLB) se-Bali sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya menerapkan ketentuan yang sama dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK se-Bali; pemberian layanan dan sistem pembelajaran yang sama bagi semua SMA/SMK se-Bali; dan memberlakukan kebijakan dan keberpihakan yang sama untuk semua siswa miskin SMA/SMK se-Bali. Kebijakan ini membuat pemerintah provinsi Bali tidak lagi mengurusi siswa miskin SMAN/SMKN Bali Mandara semata, tetapi berkewajiban mengurus semua siswa miskin SMAN/SMKN/SLB se-Bali, bahkan juga harus membantu siswa miskin SMA/SMK/SLB Swasta se-Bali. Artinya, kebijakan ini memperlihatkan Gubernur Koster tidak ingin ada lagi perlakuan yang eksklusif terhadap sekolah-sekolah dengan kategori tertentu, misalnya sekolah yang hanya diperuntukkan siswa miskin. Bagi Gubernur Koster semua sekolah harus diperlakukan sama demi memenuhi asas keadilan dan pemerataan.
Tentu saja, semua upaya ini adalah wujud nyata rekayasa penyiapan SDM Bali di masa depan dan ini juga merupakan implementasi nyata visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang salah satunya mencakup bidang pendidikan guna terwujudnya SDM Bali Unggul. Akhirnya, kita berharap penuh optimis bahwa semua upaya itu akan berhasil dengan baik.
