ATAMBUA, The East Indonesia – Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belu Masa Bakti 2023-2028, Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si menginginkan anggota KORPRI Belu meningkatkan kompetensi dan kapabilitas.
Hal ini disampaikan dalam sambutannya, usai acara pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Belu, pada Sabtu 16 September 2023.
Diketahui, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin, SE, M.Si secara resmi dikukuhkan menjadi Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Belu Masa Bakti 2023-2028 di Gedung Wanita Betelalenok Atambua.
Kegiatan pengukuhan diusung tema “Solidaritas Korpri menuju masyarakat Kabupaten Belu yang Sehat, Berkarakter, dan Kompetitif.”
Pengukuhan Dewan Pengurus KORPRI Pemerintah Kabupaten Belu ini dilakukan oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT, Yohanna Lisapaly, SH, M.Si selaku wakil Ketua III DP KORPRI NTT.
Dikukuhkan menjadi Ketua DP KORPRI Kabupaten Belu, Johanes Andes Prihatin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin organisasi yang besar dan berwibawa ini.
“Kepercayaan ini bagi kami merupakan tantangan untuk membawa kabupaten Belu menjadi wadah bagi seluruh ASN dan PPPK sesuai undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” ungkap Sekda Kabupaten Belu yang akrab disapa JAP Prihatin.
Diterangkan bahwa program kerja yang akan ditetapkan dan merupakan penjabaran dari visi misi Korpri kepengurusan Korpri periode 2023-2028 ini akan fokus pada upaya-upaya mewujudkan organisasi Korpri sebagai organisasi yang berwibawa, bermartabat dan meningkatkan peran serta korpri dalam mensukseskan pembangunan dan mensejahterakan anggota Korpri.
“Untuk menyikapi hal tersebut, saya ingin anggota Korpri perlu senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapabilitas, punya kepekaan dan intuisi untuk melaksanakan pelayanan dengan hati yang tulus,” pungkas JAP Prihatin.
Ketua DP KORPRI Kabupaten Belu ini juga meminta anggota Korpri harus mampu menghadapi tantangan, harus mampu menguasai teknologi Informatika untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, dikarenakan digitalisasi dalam pemerintahan adalah sebuah keniscayaan yang harus diadopsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. (Ronny)