ATAMBUA, The East Indonesia – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan launching Transformasi Mutu Layanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara Nasional di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2023.
Launching ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti dan pejabat tinggi terkait.
Launching Transformasi Mutu Layanan program JKN dilaksanakan dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2023 dengan tema “Kolaborasi dalam Transformasi Mutu Layanan yang mudah, cepat, dan setara kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional.”
Acara yang menjadi ajang penting bagi penyelenggara jaminan kesehatan nasional dalam upaya meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia ini mengundang perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan kesehatan dari seluruh penjuru negeri.
Hadir pula secara daring pihak BPJS Kesehatan Atambua yaitu Kepala Cabang, Sarwika Meuseke; Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, Roy Yusuf Anwar; Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, Dessy Setiasih Masyah; Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi, Arief Indra Adiputra; serta 4 media diantaranya RRI Atambua, Pos Kupang, Rajawali News.com dan The East.co.id di Aula lantai 2 Kantor BPJS Kesehatan Cabang Atambua.
Dalam sambutannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan.
Karena itu melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.
“Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,” terang Ghufron.
Disampaikan bahwa transformasi Mutu Layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan.
“Launching transformasi Mutu Layanan program JKN ini ditargetkan untuk proses administratif yang lebih sederhana, seperti penggunaan KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah proaktif dalam menjawab kebutuhan peserta JKN,” terang Direktur Utama BPJS kesehatan.
Ghufron Mukti pun menerangkan tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang mana menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif.
Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Direktur Utama BPJS kesehatan mengatakan bahwa Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024 yang dibutuhkan kolaborasi aktif dengan pihak Pemerintah.
“Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk,” ujar Gufron Mukti.
Dijelaskan pula bahwa Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa.
Diakhir sambutannya, Direktur Utama BPJS kesehatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran manajemen fasilitas kesehatan dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program JKN.
“Kolaborasi ini adalah tonggak keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia,” tutur Gufron.
Untuk diketahui dalam kegiatan ini, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan JKN tahun 2023.
Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat beberapa kategori, mulai dari dokter praktik perorangan, dokter gigi, puskesmas, dan terakhir kategori klinik pratama. Sedangkan di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdapat kategori klinik utama, rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, serta rumah sakit kelas A.
Selain itu juga terdapat pengumuman pemenang dari Lomba Video Transformasi Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2023.
“Dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan mengugah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN. Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, siap membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Bersama kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing,” pinta, Direktur Utama BPJS kesehatan, Ghufron.
Sementara itu, Plh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Atambua, Sarwika Meuseke yang diwawancarai awak media ini sangat mengapresiasi kegiatan launching Transformasi Mutu Layanan program JKN dimana layanan lebih mudah, cepat dan standar.
“Kita di Kantor Cabang BPJS kesehatan Atambua yang membawahi Kabupaten Belu, TTU, Malaka dan Kabupaten TTS akan fokus tahun ini transformasi Mutu Layanan sesuai target secara nasional yaitu mudah, cepat dan standar. Kita akan dorong semua itu demi pelayanan terbaik bagi masyarakat di wilayah kerja BPJS Kesehatan” tandasnya.
Sarwika menerangkan bahwa masih ada beberapa pekerjaan yang akan diusahakan oleh BPJS Kesehatan Atambua diantaranya hanya menggunakan KTP, tidak menggunakan foto copy, mengantri untuk mendapatkan pelayanan di Fasilitas Kesehatan secara digital melalui online hingga loket pelayanan pemberian informasi.
“Kita juga akan memperhatikan agar pasien dirawat sampai dinyatakan sembuh oleh dokter di fasilitas kesehatan terkait. Kita juga akan memperhatikan agar tidak boleh ada perbedaan pelayanan antara peserta mandiri dan JKN. Intinya kita akan berusaha agar pelayanan mutu di wilayah kerja BPJS Kesehatan yang lebih baik,” tuturnya.
Plh Kepala Cabang BPJS kesehatan Atambua juga menyampaikan bahwa dalam wilayah kerja BPJS kesehatan Atambua (Kabupaten Belu, TTU, Malaka dan TTS) terdapat 8 Rumah Sakit (4 di Belu, 1 di Malaka, 2 di TTU dan 1 di TTS) dan ada 153 FKTP terdiri dari Puskesmas, klinik dan praktek dokter pribadi. (Ronny)
