ATAMBUA, The East Indonesia – Bank NTT melakukan sosialisasi terkait digitalisasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Kebijakan Belanja Pengadaan Toko Daring LKPP dan penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) lingkup Pemerintah se-Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan yang menghadirkan belasan kepala daerah di Provinsi NTT ini digelar di Ballroom Bahagia, Kota Atambua, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL, Jumat 23 Februari 2024.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr; perwakilan Pj Gubernur NTT; Kepala Kantor Bank Indonesia perwakilan NTT; Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH, FINASIM; Bupati Ngada, Bupati Sabu Raijua, Bupati Kupang, Bupati Manggarai Barat, Bupati TTU, Bupati Sumba Timur, Bupati Ende, Bupati Malaka, Bupati Sumba Barat Daya, Pj Bupati Alor, Pj Bupati Sikka, Pj Bupati TTS, Sekda Nagekeo dan Sekda Sumba Barat.
Hadir pula Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, SH, MM; Forkopimda Plus Kabupaten Belu; para asisten, staf ahli, staf khusus, pimpinan OPD, Badan pimpinan organisasi vertikal, Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742, Danyonif Raidersus 744, Dan Brimob, Dan Kikav, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama para Camat, para Kepala Desa serta undangan lainnya.
Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, SH, MM dalam kesempatan tersebut menyampaikan kegiatan hari ini di Kabupaten Belu untuk memacu dan memicu digitalisasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Kebijakan Belanja Pengadaan Toko Daring LKPP dan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) lingkup Pemerintah se-Nusa Tenggara Timur yang juga kemudian bisa diimplementasikan di kabupaten-kabupaten lain.
“Kemajuan digitalisasi di Pemerintah Kabupaten Belu sudah bergema sejak tahun kemarin sehingga kita mendesain semua pemerintah Kabupaten/Kota di NTT untuk melihat dan mendengar langsung dan dekat terkait keberhasilan Kabupaten Belu dalam implementasi digitalisasi tata kelola keuangan daerah,” pungkasnya.
Dirut Bank NTT menjelaskan bahwa sebagai Bank Pembangunan Daerah wajib untuk berkontribusi pembangunan di Daerah terutama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) apalagi kemajuan teknologi dan digitalisasi serta regulasi yang membuat harus bisa melahirkan suatu tata kelola yang baik khususnya tata kelola Pemerintah Daerah.
“Atas tuntutan dan perkembangan yang ada maka Bank NTT bersama dengan berbagai pihak Kementerian Dalam Negeri, LKPP, Mbizmarket juga semua stakeholder lainnya bekerja secara kolaborasi melahirkan suatu model digitalisasi di sistem pembayaran untuk mendapatkan tata kelola keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif,” tutur Alex Riwu Kaho.
Direktur Utama Bank NTT juga mengakui bahwa ada kerjasama khusus dengan Pemkab/Pemkot di NTT dengan sistem yang telah disiapkan tersebut.
“Memang ada kerjasama yang khusus karena seperti ruang yang disiapkan oleh LKPP, Mbizmarket itu tidak hanya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Pemerintahan secara umum tetapi ada juga ruang khusus bagi UMKM di daerah masing-masing,” tuturnya.
Untuk diketahui Bank NTT sendiri merupakan bank daerah yang pertama kali di Indonesia memfasilitasi pembayaran online untuk transaksi e-purchasing Toko Daring dan mensosialisasikannya ke kabupaten-kabupaten di NTT dengan konsep yang terstruktur dan baik.
Karena itu, Alex Riwu Kaho selaku Direktur Utama Bank NTT mengharapkan agar Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Kebijakan Belanja Pengadaan Toko Daring LKPP dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) lingkup Pemerintah yang telah disiapkan ini dapat diimplementasikan di Kabupaten/Kota lainnya agar tercapainya tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, efisien dan efektif. (Ronny)
