ATAMBUA, The East Indonesia – Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dibawah kepemimpinan Bupati Belu, dokter Agustinus Taolin, SpPD-KGEH, FINASIM dan Wakil Bupati Belu, Dr. Drs. Aloysius Haleserens, MM melakukan berbagai upaya digitalisasi dalam memberikan tranparansi keuangan daerah di Kabupaten Belu.
Hal ini diungkapkan Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH, FINASIM dalam acara sosialisasi terkait digitalisasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Kebijakan Belanja Pengadaan Toko Daring LKPP dan penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) lingkup Pemerintah se-Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan oleh Bank NTT.
Kegiatan yang menghadirkan belasan kepala daerah di Provinsi NTT ini digelar di Ballroom Bahagia, Kota Atambua, Kabupaten Belu wilayah Perbatasan Negara RI-RDTL, Jumat 23 Februari 2024.
Pada kesempatan pertama, Bupati Belu, dokter Agustinus Taolin menyampaikan ucapan selamat datang kepada para kepala daerah dari hampir seluruh wilayah Provinsi NTT.
“Selamat datang di kabupaten belu bagi tamu-tamu kami yang terhormat. Suatu kehormatan bagi warga Belu karena pada hari ini dikunjungi oleh pemimpin daerah dari hampir seluruh wilayah provinsi NTT,” tuturnya.
Bupati Belu pun menyampaikan sekilas gambaran tentang Kabupaten belu dengan Luas sekitar 1200 km2 terdiri dari 12 kecamatan, 69 desa ,12 kelurahan dan terdapat sekitar 228 ribu penduduk.
Kabupaten Belu merupakan Kabupaten yang berbatasan dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dengan jarak tempuh sekitar 2,5 jam dari kota atambua sampai ke ibukota negara RDTL.
Potensi kabupaten Belu dan NTT sebagai pintu gerbang NKRI – RDTL tentu saja menarik bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi di wilayah ini. Pengembangan Kawasan ini sebagai Kawasan Ekonomi khusus / Free trade zone menjadi salah satu opsi kedepan utk mengoptimalkan potensi tersebut .
“Tahun 2022 export dari lndonesia ke RDTL sebesar 47 juta us Dollar dan tahun 2023 sekitar 63 juta us Dollar atau hampir 1 T. Tentu kita tidak hanya menjadi penonton untuk berbagai kegiatan perdagangan diantara kedua negara,” pungkasnya.
Bupati Belu menerangkan bahwa kegiatan hari ini adalah digitalisasi sistem keuangan Desaa (SISKEUDES), Kebijakan Belanja pengadaan Toko Daring LKPP dan penyerahan kartu kredit pemerintah daerah.
Dipaparkan bahwa digitalisasi merupakan proses transformasi sistem manual ke sistem digital dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dalam tatakelola pemerintahan maupun layanan publik, organisasi lebih ramping, prosedur lebih singkat, waktu lebih singkat.
“Salah satu dari Indikator nya adalah index eSPBE kabupaten Belu saat ini berada di angka 2,59 dalam kategori cukup dimana rata-rata pemerintahan kabupaten di NTT berada pada level tersebut. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Belu sudah menerapkan digitalisasi sistem keuangan Desaa (SISKEUDES), Kebijakan Belanja pengadaan Toko Daring LKPP dan memiliki kartu kredit pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk mewujudkan tranparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Belu,” tuturnya.
Bupati Belu, Agustinus Taolin yang juga adalah seorang dokter Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Gastroentero Hepatologi Indonesia juga menyampaikan bahwa Presiden melalui menpan RB dalam berbagai kesempatan agar reformasi birokrasi berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat .
Karenanya, dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi di lingkup pemerintah, kemenpan RB menyelenggarakan akselerasi penguatan reformasi birokrasi , akuntabilitas kinerja dan zona integritas pada pemerintah daerah – prioritas 2024. Digitalisasi merupakan proses transformasi sistem manual ke sistem digital dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
Bupati Belu juga berterima kasih kepada para pemimpin Daerah yang hadir dimana terlepas dari kegiatan ini, Pemda Belu melihat dan merasakan kehadiran para pemimpin daerah di kabupaten Belu, membawa semangat, motivasi, menjadi ajang pertukaran informasi, potensi, pengalaman dan hal-hal baik yang dikerjakan di kabupaten lain yang bisa ditiru untuk diterapkan di Kabupaten Belu.

“Kabupaten Belu sendiri mengusung memiliki misi Kabupaten Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif. Semoga pertemuan-pertemuan seperti ini kedepan bisa kita kemas dan diadakan di kabupaten-kabupaten lain secara bergantian,” pintanya.
Dokter Agustinus Taolin mengungkapkan Kabupaten belu merupakan kabupaten yang masyarakatnya sangat heterogen, berbagai etnis – paguyuban ada disini.
“Terimakasih untuk bapak-bapak Bupati yang masyarakatnya ada di Belu dan ikut membangun kabupaten Belu,” kata Bupati Belu.
Ditambahkan, “pada kesempatan ini juga kami meyampaikan terimakasih kepada Bank NTT bersama para Bupati se NTT, memilih kabupaten Belu sebagai tuan rumah dan melaksanakan kegiatan hari ini. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan dan pelaksanaan kegiatan hari ini.”
Bupati Belu, dokter Agustinus Taolin mengatakan pula bahwa besok sebagian Bupati dan ibu akan berkunjung ke Timor Leste dan sebagian akan Kembali ke daerah masing-masing.
“Semoga semua perjalanan kembali tidak ada halangan dan tiba Kembali ke daerah masing-masing dengan selamat,” ujarnya.
Untuk diketahui Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bank NTT terkait digitalisasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Kebijakan Belanja Pengadaan Toko Daring LKPP dan penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) lingkup Pemerintah se-Nusa Tenggara Timur ini dihadiri Uskup Atambua, Mgr. Dr. Dominikus Saku, Pr; perwakilan Pj Gubernur NTT; Kepala Kantor Bank Indonesia perwakilan NTT; Bupati Belu, dr. Agustinus Taolin, SpPD-KGEH, FINASIM; Bupati Ngada, Bupati Sabu Raijua, Bupati Kupang, Bupati Manggarai Barat, Bupati TTU, Bupati Sumba Timur, Bupati Ende, Bupati Malaka, Bupati Sumba Barat Daya, Pj Bupati Alor, Pj Bupati Sikka, Pj Bupati TTS, Sekda Nagekeo dan Sekda Sumba Barat.
Hadir pula Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, SH, MM; Forkopimda Plus Kabupaten Belu; para asisten, staf ahli, staf khusus, pimpinan OPD, Badan pimpinan organisasi vertikal, Dansatgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742, Danyonif Raidersus 744, Dan Brimob, Dan Kikav, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama para Camat, para Kepala Desa serta undangan lainnya. (Ronny)


