SINGARAJA, The East Indonesia – Rencana aksi demonstrasi kelompok mahasiswa di Kabupaten Buleleng, pada Senin (1/9/2025) batal digelar. Mereka lebih memilih mengalihkan aksi turun ke jalan menjadi audiensi di DPRD Kabupaten Buleleng.
Belasan mahasiswa dari berbagai organisasi ini menyampaikan lima tuntutan kepada DPRD, mulai dari isu pendidikan hingga infrastruktur di Buleleng. Perwakilan Mahasiswa, Awang Yonar Prakosa, menyebut pembatalan aksi dilakukan karena rawan ditunggangi penyusup.
“Kami mencurigai salah satunya sudah ada penyusup. Sehingga kami memutuskan untuk membubarkan aksi pada hari ini untuk turun ke jalan. Kami memilih untuk beraudiensi,” ujarnya.
Dalam audiensi, forum Kelompok Cipayung menyampaikan 5 tuntutan, yakni mengusut tuntas kematian Affan Kurniawan secara transparan, mengkaji ulang serta membatalkan tunjangan DPR.
Mereka juga menuntut polisi memperbaiki SOP penanganan massa, mengevaluasi Undang-Undang Polri dan TNI, serta mendorong perbaikan pendidikan dan infrastruktur di Buleleng. Mereka menyoroti fakta bahwa meski Singaraja dikenal sebagai kota pendidikan, masih ada siswa SD hingga SMP yang belum bisa membaca dan menulis.
“Kami harap ke depannya pemerintah bisa menggandeng teman-teman OKP (organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan) menyelesaikan permasalahan yang ada di Buleleng,” kata dia.
Mereka menegaskan aksi kali ini bukan sekadar ikut-ikutan isu, melainkan membawa kajian dan solusi konkret.
“Kami menawarkan adalah solusi konkret. Tidak ada tindakan anarkis, kami bawa kajian. Selaku akademisi sudah sewajarnya untuk seperti itu,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menyatakan hanya 1 dari 5 tuntutan mahasiswa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan DPRD, yakni pendidikan dan infrastruktur.
“Untuk 4 tuntutan lainnya akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat,” pungkas Arya.(Wismaya)
