ATAMBUA, The East Indonesia – Akhirnya isu yang sempat dikhawatirkan masyarakat Kabupaten Belu tetap terlaksana dengan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belu.
Anggaran reses anggota DPRD Belu naik signifikan di reses III dalam sidang III tahun 2025 ini. Reses III DPRD Belu telah dilakukan sejak pertengahan hingga akhir Oktober 2025 bulan lalu.
Dilansir, PikiranRakyatNTT.com, Anggaran reses III DPRD Belu ini naik hingga total Rp2,4 miliar dari Rp1,5 miliar lebih untuk 30 anggota masing-masing dari sebelumnya hanya Rp53juta menjadi Rp80juta.
Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Belu, Silvia Coleste Do Amaral, S.STP yang dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan reses III DPRD Belu telah dilaksanakan sejak 17-22 Oktober 2025.
Anggaran reses jelas Silvia untuk setiap atau per anggota DPRD Belu Rp. 70 juta dan potong pajak hanya terima Rp58 juta.
“(Reses) 17-22 Oktober dan (anggaran) 70 potong pajak 58,” kata Sekwan melalui pesan WhatsAppnya dan selanjutnya mengarahkan awak media ini untuk konfirmasi langsung ke Ketua DPRD Belu.
Sementara itu, Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang atau akrab disapa Febby Djuang yang dikonfirmasi terpisah di ruang kerjanya enggan berkomentar terkait pelaksanaan reses.
Febby Djuang meminta awak media ini untuk wawancara langsung dengan Ketua Komisi I DPRD Belu, Edmundus Nuak yang juga ada di ruangannya.
Kepada Pikiran Rakyat NTT, Ketua Komisi I DPRD Belu, Edmundus Nuak mengatakan bahwa anggota DPRD Belu yang berjumlah 30 orang telah melaksanakan reses III pada Oktober 2025 lalu.
Edmundus Nuak atau akrab disapa Mundus Tita dari Fraksi NASDEM mengakui anggaran reses III DPRD Belu naik karena selama ini anggaran reses lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran reses DPRD lainnya di NTT.
“Dulu kita (reses DPRD Belu) 24 (Rp24 juta), baru-baru naik 48 (Rp48 juta) tambah tunjangan Rp5 juta jadi Rp53 juta. Reses Dewan di NTT ini Belu yang paling kecil. Untuk reses III ini termasuk tunjangan Rp 80 juta,” ungkap Mundus Tita, Rabu 12 November 2025.
Menurutnya, anggaran Rp80 juta itu digunakan setiap anggota DPRD Belu untuk melakukan reses di 6 (enam) titik atau pertemuan dengan 1.320 orang konstituen di Dapil masing-masing.
Dari 6 titik pertemuan jelas politisi asal Fraksi NasDem ini bahwa anggaran digunakan untuk belanja sembako dan ada juga dalam bentuk uang cash yang diserahkan ke warga konstituen yang hadir.
“Rp 80 juta untuk 6 titik, pertemuan masyarakat yang hadir setiap titik paling minim kalau di saya punya 200 orang. Dalam pertemuan kita kasih sembako, bantuan untuk petani. Ini juga tidak cukup, karena uang reses itu kita hemat sekalipun untung paling Rp 10 juta. Jadi uangnya semua ke masyarakat,” sebutnya.
Selain itu tambah Mundus Tita, anggaran Rp80 juta itu juga digunakan untuk sewa tenda jadi, kursi, soundsystem, snack dan makan.
Terkait info adanya anggota Dewan yang tidak reses atau reses fiktif, Mundus Tita mengaku tidak tahu karena setiap anggota Dewan masing-masing reses di Dapil asal.(Rony)