SURABAYA, The East Indonesia – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 dengan predikat Kualifikasi Unggul. Penghargaan tersebut diberikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia atas keberhasilan Kemendikdasmen dalam mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (evidence-based), di Surabaya, Selasa (25/11).
“Alhamdulillah Kemendikdasmen memperoleh predikat unggul bersama 10 kementerian lainnya dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2025. Penghargaan ini menjadi motivasi seluruh jajaran Kemendikdasmen dalam memperkuat ekosistem pendidikan. Kami akan terus meningkatkan kualitas kebijakan agar dapat menjawab tantangan pendidikan masa kini dan masa depan,” tutur Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada kesempatan yang berbeda.
“Saya mengucapkan terima kasih atas anugerah yang diberikan LAN RI. Ini merupakan capaian bersama seluruh pimpinan dan pegawai Kemendikdasmen. Hal ini menjadi salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap Kualitas Kebijakan keterlibatan pejabat fungsional analis kebijakan dalam pengukuran kualitas kebijakan. Apresiasi yang tinggi terhadap para Analis kebijakan,” tutur Mendikdasmen.
Sepuluh kementerian yang menerima penghargaan kualifikasi unggul adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.
Sementara itu, Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Manajemen Talenta, Mariman Darto mengatakan capaian Indeks Kualitas Kebijakan bagi Kemendikdasmen untuk mengetahui sejauh mana kualitas kebijakan kemendikdasmen terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti dilaksanakan.
Ia menambahkan, dalam mengukur kualitas kebijakan terdapat empat dimensi yang perlu diperhatikan, yakni perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, serta transparansi dan partisipasi publik. “Pengukuran tersebut yang terus kita dorong agar dapat memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk untuk masyarakat,” tutur Mariman.
Pada kesempatan ini, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Muhammad Taufiq, mengatakan kebijakan yang menjadi obyek pengukuran kualitas kebijakan yaitu Kebijakan pembangunan strategis dari instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan perekonomian.
“Kami ucapkan selamat kepada kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang telah meraih penghargaan. momen memotori bagaimana perbaikan-perbaikan kualitas kebijakan di masa mendatang dapat memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi,” pungkas Kepala LAN.(*)