JAKARTA, The East Indonesia – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi membuka Pameran Pendidikan dalam rangkaian Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 dengan menghadirkan terobosan baru berupa simulasi langsung kebijakan pendidikan yang dapat diakses dan dicoba oleh para pemangku kepentingan pendidikan.
Mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, pameran yang berlangsung selama tiga hari, 9–11 Februari 2026, di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemendikdasmen ini menghadirkan 24 stan pameran dan gerai layanan terpadu, serta melibatkan 900 peserta dari seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pameran ini dirancang bukan sekadar menampilkan capaian, tetapi menjadi ruang pembelajaran kebijakan yang konkret dan partisipatif.
“Sudah banyak hal yang dicapai pemerintah dalam satu tahun terakhir. Yang baik perlu ditunjukkan, tetapi yang lebih penting adalah dapat dicoba langsung oleh para pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Wamendikdasmen Fajar.
Dua Simulasi Kebijakan: Dari Konsep ke Pengalaman Nyata
Salah satu pembeda utama pameran tahun ini adalah kehadiran dua simulasi interaktif kebijakan pendidikan.
Pertama, Simulasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang bisa dilakukan di stan Badan Standar dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). Peserta dapat mencoba langsung simulasi TKA yang akan dilaksanakan pada April 2026 melalui platform Ayo Coba TKA. Fajri Ansari Kistiawan dari BSKAP menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan membangun pemahaman yang utuh terhadap TKA. “TKA bukan penentu kelulusan, melainkan alat ukur kemampuan murid untuk evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran,” jelasnya.
Simulasi ini menampilkan beragam tipe soal, termasuk pilihan ganda dan pilihan ganda kompleks, serta memberikan gambaran teknis pelaksanaan asesmen. Salah satu peserta simulasi, Umi Kulsum dari Balai Bahasa Provinsi Riau, mengapresiasi pendekatan ini karena memberikan pemahaman yang nyata mengenai tujuan dan fungsi TKA.
Kedua, Simulasi Digitalisasi Pembelajaran di Kelas yang dihadirkan oleh Direktorat SMP melalui rekonstruksi ruang kelas lengkap dengan Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP). Dalam simulasi berdurasi 45 menit, pengunjung diajak menyaksikan langsung praktik pembelajaran yang memanfaatkan platform Rumah Belajar, laboratorium maya, serta evaluasi berbasis gim interaktif.
Guru SMP Negeri 5 Cilegon, Nia Hanifah, menegaskan bahwa teknologi berfungsi sebagai penguat peran guru. “IFP bukan faktor utama. Guru tetap kunci pembelajaran. Namun dengan kreativitas guru dan dukungan platform pemerintah, pembelajaran bisa menjadi jauh lebih bermakna,” ujarnya.
Simulasi ini juga memperkenalkan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial melalui Blockly Games untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik.
Layanan Terpadu untuk Menjawab Kebutuhan Daerah
Selain simulasi kebijakan, pameran ini menghadirkan tiga gerai layanan terpadu, yaitu Unit Layanan Terpadu (ULT), Layanan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), serta layanan informasi Sekolah Unggul Garuda.
Vika Cahyawati dari ULT menjelaskan bahwa kehadiran layanan ini bertujuan mendekatkan kanal pengaduan dan konsultasi langsung kepada para pemangku kepentingan. Sementara itu, layanan GTK menjadi salah satu gerai terpadat karena melayani konsultasi seputar Pendidikan Profesi Guru (PPG), guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), peningkatan kualifikasi akademik, hingga isu guru paruh waktu.
Pengunjung pameran dari Taman Baca Masyarakat Alam Riang, Jombang, Zaki Hanin Nafillah, menilai informasi Sekolah Unggul Garuda sangat relevan bagi komunitas di daerah. “Informasi ini sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak di desa yang akses pendidikannya masih terbatas,” ujarnya.
Partisipasi Nasional dan Arah Kebijakan ke Depan
Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 diikuti oleh berbagai unsur strategis, mulai dari pimpinan Komisi X DPR RI dan Komite III DPD RI, enam menteri dan kepala lembaga, hingga 76 kepala dinas pendidikan provinsi dan 514 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan ini juga melibatkan organisasi profesi, mitra pembangunan, atase pendidikan, serta pusat-pusat SEAMEO.
Selama pelaksanaan, peserta akan mengikuti sidang sembilan komisi yang membahas isu strategis pendidikan, mulai dari wajib belajar 13 tahun, digitalisasi pembelajaran, evaluasi TKA, hingga pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.
Melalui Konsolidasi Nasional ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan nyata di daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi pusat, daerah, dan mitra pembangunan dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
