SINGARAJA, The East Indonesia – Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Buleleng, Ketut Suwarmawan, memaparkan arah kebijakan dan rancangan Rencana Kerja Tahun 2027 dalam Forum SKPD BRIDA 2026 yang berlangsung pada Senin (2/3) di Ruang Rapat BRIDA Buleleng.
Dalam paparannya, Ketut Suwarmawan menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan harus bertumpu pada perencanaan yang tepat sasaran, terukur, dan berbasis data. Oleh karena itu, peran riset dan inovasi menjadi sangat strategis sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah.
“Pendekatan evidence-based policy menjadi keharusan. Riset dan inovasi tidak lagi hanya sebagai pelengkap, tetapi menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah,” tegas Suwarmawan .
Ia juga memaparkan capaian kinerja BRIDA tahun 2025 yang menunjukkan hasil positif, dengan realisasi anggaran mencapai lebih dari 92 persen dan rata-rata capaian kinerja di atas 96 persen. Berbagai kajian strategis telah dihasilkan, mulai dari penyusunan roadmap komoditas unggulan, kajian kebijakan kebencanaan, hingga peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai turunan RPJMD.
Tak hanya itu, Kabupaten Buleleng juga berhasil meraih predikat Kabupaten Inovatif Tahun 2025 dengan nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 62,96, serta menempati peringkat kedua Indeks Daya Saing Daerah se-Provinsi Bali dengan skor 3,84. Capaian ini menjadi bukti konkret bahwa pemanfaatan riset dan inovasi telah memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Menatap perencanaan tahun 2027, BRIDA Buleleng mengusulkan sejumlah kajian strategis sesuai Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah, di antaranya peningkatan mutu layanan kesehatan, roadmap pengentasan kemiskinan, adaptasi perubahan iklim, hingga inovasi pengendalian penyakit menular. Seluruh kajian tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Kabupaten Buleleng yang berkelanjutan dan berbasis pengetahuan.
Melalui Forum SKPD ini, BRIDA Buleleng berharap terwujudnya sinergi yang kuat antarperangkat daerah, sehingga hasil riset dan inovasi benar-benar dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.(Wis)
