JAKARTA, The East Indonesia – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan capaian signifikan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada saat Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3), bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sejumlah kementerian terkait.
Dalam laporannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian tak terpisahkan dari penguatan pendidikan karakter melalui program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH). Sebagai informasi, 7 KAIH meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Gerakan ini terus meluas berkat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
“Berdasarkan hasil penelitian kolaboratif dengan LabSosio UI, program MBG membantu murid meningkatkan motivasi belajar, memberikan pengalaman menyenangkan bagi siswa baik dari produk maupun saat makan bersama, juga memberikan kesempatan bagi siswa dari kelompok sosio-ekonomi rendah mendapatkan pangan yang bergizi”, jelasnya.
Secara nasional, capaian program telah menjangkau 49,6 juta murid (93 persen) dari total 53,4 juta siswa di seluruh Indonesia, yang tersebar di 288.845 sekolah (66,5 persen). Pemerintah juga telah mendistribusikan modul edukasi dan pedoman implementasi MBG yang terintegrasi dengan penguatan pendidikan karakter ke seluruh sekolah.
Mendikdasmen menambahkan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 diproyeksikan naik hingga di atas Rp100 triliun untuk mendukung revitalisasi sekitar 70 ribu sekolah serta penguatan digitalisasi pembelajaran melalui Papan Interaktif Digital (PID) atau Interactive Flat Panel (IFP).
Sejalan dengan masifnya cakupan di sekolah, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti korelasi antara asupan gizi dan kecerdasan. “SDM unggul ditentukan oleh asupan yang cukup. Sebagus apapun sekolahnya, kalau anak kurang gizi atau stunting, IQ-nya akan rendah. Kita harus memastikan swasembada pangan dan protein. Jika 82,9 juta penerima manfaat mengonsumsi satu telur sehari, maka gerakan ekonomi rakyat akan bangkit secara luar biasa,” tuturnya.
Dukungan terhadap kualitas hidup anak juga diperkuat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. “Program ini bukan hanya intervensi gizi, tetapi perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek pembangunan. Kami memastikan perempuan tidak hanya menjadi target, tetapi juga penggerak utama melalui pelibatan di dapur-dapur MBG dan UMKM lokal,” tegas Arifah.
Melalui sinergi dengan Ruang Bersama Indonesia, Forum Anak yang tersebar di 34 provinsi meliputi sekitar 13 ribu desa/kelurahan, serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Kementerian PPPA memastikan ruang partisipasi anak dan pengasuhan berbasis komunitas berjalan optimal.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakselerasi dukungan melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di lapangan. Saat ini, UMKM binaan KKP telah melayani 128 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 15 provinsi dengan pasokan ikan seperti Tuna, Lele, Nila, dan Patin.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, menyatakan kesiapan pasokan protein melalui pembangunan Seribu Kampung Nelayan Merah Putih. “Kami mendekatkan produksi ikan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peningkatan pemanfaatan protein dari ikan yang sangat murah, baik dari hasil budidaya maupun tangkap, akan diintegrasikan untuk kebutuhan SPPG,” ujarnya.
Sebagai pelaksana utama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memaparkan dampak ekonomi nyata di lapangan. “Hingga saat ini, sebanyak 3.826 SPPG di Jawa Tengah telah beroperasi dengan nilai perputaran uang mencapai Rp6 triliun. Setiap SPPG menerima Rp1 miliar per bulan, di mana 70 persen dananya digunakan untuk membeli bahan baku dari petani dan UMKM lokal. Ini adalah suntikan ekonomi langsung ke desa,” jelasnya.
Program ini telah melibatkan 152.593 relawan, 12.598 supplier, serta 1.837 koperasi di Jawa Tengah. “Kami juga terus melakukan penyisiran data untuk menjangkau santri di pesantren salafiyah, ibu hamil, dan balita yang belum memiliki NIK agar semua mendapatkan manfaat,” terang Dadan.
Menutup keterangannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan upaya perbaikan berkelanjutan. “Prinsip kami adalah: apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan dibuang semuanya. Jika ada kendala dalam implementasi MBG, kami akan terus memperbaikinya demi memastikan 100 persen anak Indonesia mendapatkan hak gizi yang layak sekaligus pendidikan karakter yang baik,” pungkasnya.(*)
