JAKARTA, The East Indonesia – Semangat gotong royong dalam memperkuat layanan pendidikan terus diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya tersebut dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Perjanjian Kerja Sama Teknis dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (5/3), sebagai upaya mempercepat pemulihan pendidikan khususnya di daerah terdampak bencana.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana. “Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih, karena situasi di lapangan tidak mudah dan kami percaya bagi teman-teman kami di daerah ini bisa diatasi,” ujar Wamen Fajar.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah berharap anak-anak di daerah yang terdampak bencana serta para guru dapat segera kembali menikmati layanan pendidikan yang baik sebagaimana sebelum peristiwa bencana terjadi. “Alhamdulillah dari total 4.922 sekolah yang terdapat bencana, semua proses pembelajarannya sudah berjalan normal pada jajaran 100%. Mayoritas proses pembelajarannya sudah dilakukan di sekolah asalnya,” ungkapnya.
Proses pembelajaran masih dilakukan melalui skema sementara, seperti ruang kelas darurat maupun menumpang di sekolah lain. Namun demikian, sebagian besar kegiatan belajar mengajar telah kembali dilaksanakan di sekolah masing-masing. “Sebagian kecil dilakukan di ruang kelas darurat, sisanya juga dilakukan dengan menumpang di sekolah yang lain. Tapi mayoritas itu sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing dan 100% sudah berjalan normal,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat akibat bencana agar murid dapat kembali belajar dengan fasilitas yang lebih baik.
“Nah, tentu dengan upaya percepatan revitalisasi sekolah rusak berat di daerah bencana ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi mudah-mudahan anak-anak yang terkena bencana bisa segera menikmati fasilitas layanan yang bahkan mungkin lebih baik sebelum tertimpa bencana,” tuturnya.
Menurut Wamen Fajar, langkah kolaborasi yang dilakukan saat ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden agar revitalisasi pendidikan pada tahun 2026 difokuskan pada beberapa prioritas utama. “Bapak Presiden sudah memberikan dukungan kepada Pak Menteri agar revitalisasi di tahun 2026 ini difokuskan pada tiga hal. Pertama, sekolah yang rusak berat. Kedua, di daerah 3T. Yang ketiga, sekolah-sekolah yang terdampak bencana,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pemulihan proses pembelajaran di daerah terdampak bencana, baik dari sisi infrastruktur maupun layanan pendidikan. “Ini salah satu prioritas kami, dan karena itu apa yang kita lakukan pada proyek kali ini adalah bagian dari melaksanakan arahan Bapak Presiden agar proses pembelajaran di daerah bencana bisa segera kita percepat pemulihannya,” jelas Wamen Fajar.
Wamen Fajar juga menegaskan bahwa proses rehabilitasi sekolah yang menjadi bagian dari kerja sama ini ditargetkan dapat selesai pada tahun 2026. “Kami menargetkan proses rehabilitasi dan pembangunan kembali satuan pendidikan yang terdampak ini dapat diselesaikan sekitar bulan Oktober 2026, sehingga murid dapat kembali belajar dengan fasilitas yang lebih layak dan aman,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Teritorial (Aster) TNI AD, Mayjen Rachmad Zulkarnaen, menyampaikan dukungan penuh jajaran TNI AD dalam percepatan rehabilitasi sekolah di wilayah terdampak bencana melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan satuan kewilayahan.
“Penandatangan kontrak dengan Kemendikdasmen nantinya dilanjutkan ke wilayah, dalam hal ini ada Komando Daerah Militer (Kodam) yang berada di tiga provinsi terdampak. Sebelumnya kami juga sudah berupaya mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sekolah ini yang diinisiasi oleh Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pada waktu itu, baru 3–4 sekolah kemudian masing-masing Kodam untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi sampai dengan melengkapi seisinya,” ujar Mayjen Rachmad.
Mayjen Rachmad menjelaskan bahwa kerja sama antara Kemendikdasmen dan TNI AD telah terjalin sejak tahap awal, mulai dari proses survei hingga kesepakatan pelaksanaan pembangunan kembali sekolah yang terdampak bencana. “Ini bukan hal yang tiba-tiba, tapi kita memang sejak kemarin selalu bekerja sama, mulai dari surveiernya juga, dari pihak Kemendikdasmen dan kami TNI AD, sampai seperti apa kesepakatannya,” jelasnya.
Ia berharap melalui percepatan rehabilitasi sekolah yang dilakukan bersama ini, para murid dapat kembali belajar di ruang kelas yang layak pada tahun ajaran baru mendatang. “Mohon doa agar segera adik-adik kita di sana bisa sama-sama di tahun ajaran baru besok, mereka sudah bisa sekolah di tempat yang layak,” pungkasnya.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, juga menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengakibatkan kerusakan signifikan pada sarana pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA.
“Berdasarkan laporan verifikasi lapangan, terdapat 3.966 satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut. Kondisi ini berpotensi menghambat pemenuhan hak murid atas layanan pendidikan yang aman dan berkelanjutan sehingga negara berkewajiban memastikan pemulihan layanan pendidikan secara cepat, tepat mutu, dan akuntabel,” jelasnya.
Menurutnya, pelibatan TNI dalam percepatan rehabilitasi sekolah didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis, antara lain kebutuhan percepatan rehabilitasi dalam kondisi darurat, kemampuan mobilisasi sumber daya dan logistik di wilayah sulit dijangkau, kapasitas rekayasa lapangan dan dukungan konstruksi darurat, serta penguatan ketahanan layanan publik strategis seperti pendidikan. “Melalui kerja sama dengan TNI, kita akan melaksanakan rehabilitasi pada 267 satuan pendidikan dengan kategori rusak berat dan yang memerlukan relokasi,” ujarnya.(*)
