ATAMBUA, The East Indonesia – Anggota DPRD Kabupaten Belu dari Fraksi Gerindra, Marthen Martins Nai Buti, kembali turun ke lapangan dalam agenda Reses Pertama Masa Persidangan Tahun Anggaran 2026.
Selama tiga hari berturut-turut, legislator senior yang kini memasuki periode ketiganya ini menjaring berbagai keluhan warga di sejumlah titik di Kecamatan Kota Atambua dan Atambua Selatan.
Rangkaian reses dimulai pada Kamis (12/3/2026) di Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua. Dalam pertemuan tersebut, warga mengeluhkan kondisi jalan lingkungan yang masih berupa tanah dan perkerasan, serta berharap pemerintah segera melakukan pengaspalan.
Selain infrastruktur, warga juga mengharapkan sentuhan bantuan sosial berupa program rehab rumah dan bantuan ternak, seperti sapi, babi, hingga ayam untuk menunjang ekonomi keluarga.
Berlanjut pada, Jumat (13/3/2026) di Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, persoalan air bersih dan infrastruktur jalan kembali menjadi keluhan utama.
Menariknya, warga Lidak juga mendorong adanya program pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan seperti kursus barber (pangkas rambut) dan menjahit.
Masalah drainase pada jalan lingkungan juga menjadi catatan penting dalam pertemuan tersebut.
Puncak kegiatan reses berlangsung di Nufuak, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan pada Senin (16/3/2026). Di lokasi ini, masyarakat secara tegas meminta perbaikan infrastruktur jalan, akses air bersih, bantuan rumah layak huni (RLH), hingga pengadaan lampu penerangan jalan umum.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Belu dari Fraksi Gerindra, Marthen Martins Nai Buti menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga ke tingkat kabupaten. Khusus untuk wilayah Nufuak, Marthen membawa kabar baik mengenai adanya kekompakan antarwakil rakyat.
“Kami tujuh anggota DPRD dari Dapil 1 telah sepakat untuk bersama-sama memberikan perhatian penuh bagi lingkungan Nufuak di Kelurahan Fatukbot ini,” ujar Marthen Nai Buti.
Sebagai anggota dewan yang berpengalaman, Marthen berjanji akan memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama terkait infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, agar dapat terealisasi dalam program kerja pemerintah daerah mendatang. (Ronny)
