JAKARTA, The East Indonesia – Gubernur Bali Wayan Koster sukses membawa aspirasi dan usulan Pemprov Bali serta seluruh rakyat Bali di gedung DPR RI di Senayan Rabu 8 April 2026. DPR RI dan Pemerintah Pusat (pempus) sepakat mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata di Bali. Pimpinan dan semua anggota Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan, Menteri PU, dan Gubernur Bali telah menandatangani kesepakatan usai rapat agar semuanya secara kolektif wajib berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menindaklanjuti keputusan rapat.
“Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah Provinsi Bali untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali,” kata Ketua Komisi V Lasarus membacakan kesimpulan rapat yang telah disetujui bersama.
Lasarus membacakan satu per satu poin penting keputusan raker yang telah disepakati. Pertama jelas Lasarus, Komisi V DPR RI mendukung percepatan pembangunan dan sinergi program infrastruktur serta transportasi di Provinsi Bali.
Dukungan ini sebagai bagian dari penguatan konektivitas wilayah, ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam mendukung sektor pariwisata berbasis budaya, berkualitas, bermartabat, serta berdaya saing dan berkelanjutan.
Kedua, Komisi V DPR RI mewajibkan pemerintah Provinsi Bali untuk menyelesaikan kepastian lahan dan administrasinya yang terkait dengan obyek Pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan di Provinsi Ball.
Ketiga, Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan untuk mengakomodir usulan Pemerintah Provinsi Bali. Usulan tersebut antara lain Kepastian pengerjaan Ruas Tol Mengwi-Gilimanuk, Pembangunan Jalan Strategis di Provinsi Bali, Penanganan dan pengendalian banjir, Penanganan dan pengendalian abrasi pantai secara terpadu, Memastikan ketersediaan Air Bersih dengan memanfaatkan dukungan pasokan sumber-sumber air baku, Pembangunan pelabuhan angkutan logistik dan terminal logistik yang melayani beberapa wilayah agar tidak membebani infrastruktur jalan di Provinsi Ball, Penanganan sampah dengan memanfaatkan teknologi dan berkelanjutan, Percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi yang mendukung kedaulatan pangan dan Pembangunan sarana prasarana strategis pendukung pariwisata lainnya.
Raker dan Rapat dengar pendapat digelar di Ruang KK V Gedung Nusantara DPR RI. Rapat membahas Upaya Percepatan dan Sinergi Pembangunan Program Prioritas Sarana dan Prasarana Infrastruktur dan Transportasi Pariwisata di Provinsi Bali.Raker dipimpin langsung Ketua Komisi V Lasarus didampingi wakil ketua komisi Ridwan Bae dan dihadiri para anggota, serta mitra kerja Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Gubernur Bali Wayan Koster beserta Jajaran.(*)
