DENPASAR, The East Indonesia – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Jumat (2/1/2026).
Gubernur Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua dan Anggota Banggar DPR RI atas kunjungan ke Provinsi Bali. Kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, serta tantangan pembangunan Bali.
Menurut Gubernur, Bali memiliki karakteristik pembangunan yang khas. Bali merupakan satu kesatuan wilayah dengan karakteristik alam, manusia, dan kebudayaan yang saling berkaitan. Pembangunan Bali dilaksanakan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”, sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, pembangunan Bali tidak dapat hanya dilihat dari jumlah penduduk atau luas wilayah, tetapi juga harus mempertimbangkan fungsi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
Ia juga menambahkan tahun 2025, Bali menerima sekitar 15,39 juta kunjungan wisatawan, terdiri dari sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Pariwisata memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Bali. Pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun, atau sekitar 55% dari total devisa pariwisata Indonesia sebesar Rp319,9 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa Bali memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional dan penerimaan devisa negara.
Gubernur menegaskan besarnya kontribusi Bali harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pertumbuhan kunjungan wisatawan harus diimbangi dengan kapasitas jalan, transportasi, air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Saat ini masih terdapat tantangan berupa kemacetan, kapasitas infrastruktur dan transportasi publik yang belum memadai, keterbatasan air bersih, persoalan sampah, serta kesenjangan pembangunan antara Bali Selatan/Sarbagita dan wilayah lainnya.
Sehingga dalam kesempatan tersebut ia memohon peningkatan transfer ke Bali. “Dalam kesempatan ini, kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, jelasnya. Dukungan transfer dari pemerintah pusat sangat penting karena kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Bali merupakan salah satu pintu utama Indonesia dalam menerima wisatawan mancanegara dan memberikan kontribusi devisa yang besar bagi Indonesia.
Ia menyebut bahwa infrastruktur merupakan kunci menjaga pariwisata Bali tetap berkualitas. “Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kenyamanan wisatawan, memperlancar mobilitas masyarakat, mengurangi kemacetan, memperkuat konektivitas antar kawasan, sekaligus meningkatkan daya saing destinasi Bali. Hal ini juga sejalan dengan misi pembangunan Bali untuk menyelenggarakan kepariwisataan berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat serta mengembangkan infrastruktur darat, laut, udara dan transportasi yang terkoneksi, terintegrasi, dan ramah lingkungan.
Untuk itu, Pembangunan harus merata ke seluruh Bali. Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terkonsentrasi di Bali Selatan. Data menunjukkan aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan Sarbagita, sementara wilayah luar Sarbagita memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang lebih besar.
“Karena itu, pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.”
Beberapa prioritas infrastruktur yang membutuhkan dukungan APBN: Pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antar kawasan, Penyelesaian dan pengembangan konektivitas Singaraja–Mengwi, Pengembangan Jalan Lingkar Bali, Pembangunan konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, Pengembangan konektivitas Nusa Penida dan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa, Pengembangan kawasan pariwisata strategis, termasuk Danau Beratan dan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Air bersih, sampah, dan energi juga merupakan infrastruktur pariwisata. Pertumbuhan pariwisata membutuhkan jaminan ketersediaan air bersih. Bali telah menyiapkan pemanfaatan sumber air dari SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab, namun membutuhkan dukungan dana APBN secara bertahap mulai 2027. Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kualitas lingkungan dan citra pariwisata Bali. Demikian pula pembangunan energi bersih untuk mendukung Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan.
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan bahwa Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka menghimpun masukan, saran, serta rekomendasi terkait kebijakan penerimaan dan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN.
Ia menampik anggapan adanya penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah serta menambahkan bahwa sebagian besar anggaran saat ini dialihkan untuk mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional yang berdampak langsung ke daerah.
“Sebenarnya bukan penurunan ya. Artinya, banyak anggaran transfer yang sekarang itu banyak program-program nasional yang dilakukan oleh nasional. Contohnya kewenangan daerah, seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” ujar Syarief Abdullah Alkadrie usai pertemuan.
Lebih lanjut, Syarief mengungkapkan bahwa perbaikan infrastruktur yang sebelumnya menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah kini turut disokong APBN melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
Ia menyampaikan apresiasi atas paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, serta tantangan pembangunan Bali serta memahami bahwa Bali memiliki posisi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, khususnya melalui sektor pariwisata.
Ia juga mendukung langkah Pemerintah Provinsi Bali untuk mempertahankan dan mengembangkan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan, bukan semata-mata mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Upaya Bali menjaga kualitas pariwisata dinilai penting karena keberlanjutan sektor pariwisata sangat bergantung pada kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta kelestarian budaya Bali.***
