ATAMBUA, The East Indonesia – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu di bawah kepemimpinan Bupati Willybrodus Lay dan Wakil Bupati Vicente Hornai Gonsalves terus berkomitmen mempercepat penataan wilayah, baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan.
Namun, upaya pembangunan tersebut menghadapi tantangan akibat maraknya aksi perusakan fasilitas umum dalam beberapa waktu terakhir.
Sejumlah temuan di lapangan menunjukkan adanya tindakan vandalisme oleh oknum tidak bertanggung jawab terhadap rambu-rambu lalu lintas serta sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) di beberapa ruas jalan wilayah Kota Atambua dan sekitarnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemkab Belu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) bergerak cepat melakukan perbaikan sekaligus mengimbau seluruh masyarakat untuk turut menjaga dan memelihara aset publik tersebut.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Atambua dan sekitarnya, agar bersama-sama menjaga fasilitas umum seperti rambu lalu lintas dan PJU. Fasilitas ini dibangun untuk kepentingan dan keselamatan bersama,” ujar Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Dominikus Mali saat dikonfirmasi media ini, Selasa, 17 November 2026.
Berdasarkan pantauan petugas DLHP di lapangan, bentuk perusakan meliputi aksi pelemparan hingga pembengkokan rambu larangan dan rambu penunjuk arah. Selain itu, kerusakan juga ditemukan pada komponen PJU, seperti pemutusan kabel instalasi dan perusakan lampu penerangan jalan.
Pria yang akrab disapa Domi Mali menegaskan bahwa keberadaan rambu lalu lintas memiliki peran vital dalam memberikan petunjuk, peringatan, dan larangan demi menjaga ketertiban pengguna jalan.
Begitu pula dengan PJU yang berfungsi menjamin keamanan serta kenyamanan warga saat beraktivitas pada malam hari.
“Rambu lalu lintas bukan sekadar papan atau tanda yang dipasang di pinggir jalan, tetapi merupakan bagian penting dari perlengkapan keselamatan jalan. Rambu larangan dan penunjuk arah membantu pengendara memahami aturan, mengetahui arah perjalanan, serta menghindari potensi kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.
Dirinya menegaskan bahwa tindakan merusak, melempar, mencabut, atau menghilangkan rambu lalu lintas merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab karena dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
“Ketika sebuah rambu dirusak atau tidak lagi berada pada tempatnya, masyarakat pengguna jalan bisa kehilangan informasi penting. Akibatnya, dapat terjadi pelanggaran lalu lintas, kebingungan arah, bahkan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Karena itu, kami meminta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak fasilitas tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, terkait fasilitas Penerangan Jalan Umum, ia menyampaikan bahwa lampu jalan dan jaringan kabel penerangan memiliki peranan penting dalam mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya pada malam hari.
Menurutnya, perusakan kabel dan lampu PJU dapat menyebabkan sejumlah ruas jalan menjadi gelap, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan, mengganggu aktivitas masyarakat, serta berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban lingkungan.
“Fasilitas PJU dibangun untuk memberikan penerangan bagi masyarakat. Apabila kabel diputus atau lampu dirusak, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh masyarakat yang menggunakan jalan tersebut. Kita semua membutuhkan jalan yang aman dan terang,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Perhubungan DLHP Belu juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah kelurahan dan desa, komunitas, hingga para pengguna jalan, untuk berperan aktif menjaga fasilitas umum.
Masyarakat diharapkan tidak hanya menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya.
Apabila menemukan adanya tindakan perusakan, pencurian, atau gangguan terhadap rambu lalu lintas dan fasilitas PJU, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu atau pihak berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami sangat mengharapkan dukungan dan kepedulian masyarakat. Jika melihat ada oknum yang melakukan perusakan fasilitas umum, jangan dibiarkan. Segera laporkan kepada petugas atau instansi terkait. Mari kita bangun kesadaran bersama bahwa menjaga fasilitas umum merupakan tanggung jawab kita semua,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan akan terus berupaya melakukan pemeliharaan, pengawasan, serta perbaikan terhadap sarana dan prasarana lalu lintas maupun Penerangan Jalan Umum sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah.
Namun demikian, upaya pemerintah tersebut perlu didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sebab, sebaik apa pun fasilitas yang dibangun pemerintah, apabila tidak dijaga dan dipelihara bersama, maka manfaatnya tidak akan dapat dirasakan secara optimal.
“Jangan sampai fasilitas yang dibangun menggunakan uang rakyat justru dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Mari kita jaga rambu lalu lintas, lampu jalan, dan seluruh fasilitas umum demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama,” tutupnya.
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu mengajak seluruh masyarakat: JAGA RAMBU, JAGA LAMPU JALAN, JAGA KESELAMATAN BERSAMA.
Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 keterangan, menjelaskan :
* Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
* Pasal 275 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana bagi orang yang merusak rambu lalu lintas dan perlengkapan tertentu sehingga tidak berfungsi, berupa pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. (Ronny)


