SINGARAJA, The East Indonesia – Bupati Buleleng I Nyoman Sujidra menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke- 12 kalinya secara berturut-turut. Penegasan tersebut disampaikan saat kegiatan entry meeting pemeriksaan rutin laporan keuangan pemerintah daerah di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Kamis (9/4).
Dalam arahannya, Bupati Sujidra menekankan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Pihaknya meminta seluruh perangkat daerah agar lebih cermat, tertib, dan patuh terhadap regulasi dalam penyusunan laporan keuangan.
“Pemeriksaan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi dan menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah. Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Sujidra menyampaikan bahwa capaian opini WTP yang telah diraih selama sebelas kali berturut-turut harus terus dijaga melalui kerja kolektif seluruh jajaran. Pihaknya juga mengingatkan agar tidak terjadi kelalaian administratif yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan daerah.
Sementara itu, BPK RI Perwakilan Bali, Ida Bagus Ketut Wisnu menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penilaian tersebut meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.
“Pemeriksaan ini dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek angka, tetapi juga sistem dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 35 hari, terhitung mulai 7 April hingga 11 Mei 2026. Dalam prosesnya, tim BPK akan melakukan serangkaian pengujian terhadap dokumen serta sistem pengelolaan keuangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Sebagai catatan, capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Pemerintah Kabupaten Buleleng menunjukkan hasil yang sangat baik dengan persentase penyelesaian mencapai 98,62 persen. Angka tersebut menjadi indikator kuat atas keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK sekaligus memperkuat optimisme dalam meraih opini WTP ke- 12 secara berturut-turut.(Wis)
