JAKARTA, The East Indonesia — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi Anak Tidak Sekolah (ATS). Komitmen tersebut ditandai dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Menengah Tahun Ajaran 2026/2027 di berbagai satuan pendidikan penyelenggara PJJ.
Pelaksanaan MPLS menjadi tahap awal bagi murid baru untuk mengenal karakteristik pembelajaran PJJ. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal bagi satuan pendidikan untuk memetakan kebutuhan belajar setiap murid sehingga layanan pendidikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa keberhasilan Pendidikan Jarak Jauh tidak dapat diwujudkan hanya melalui kebijakan pemerintah pusat ataupun menjadi tanggung jawab satuan pendidikan semata. Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang mampu menjangkau setiap anak.
“Keberhasilan PJJ ditentukan oleh kemampuan kita membangun sebuah ekosistem. Ketika pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan sistem, pemerintah daerah melakukan penjangkauan, satuan pendidikan menghadirkan layanan pembelajaran, dan masyarakat bersama-sama memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan kembali untuk belajar,” ujar Wamen Fajar.
Fajar juga optimistis bahwa penguatan tata kelola, sistem penyelenggaraan, dan penjaminan mutu yang terus dilakukan akan semakin meningkatkan kualitas Pendidikan Jarak Jauh sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas setara dengan pendidikan formal reguler.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, mengatakan bahwa MPLS PJJ tidak hanya menjadi kegiatan pengenalan lingkungan belajar, tetapi juga fondasi bagi murid untuk membangun karakter, kemandirian, dan literasi digital sebagai bekal mengikuti pembelajaran jarak jauh.
Komitmen tersebut mendapat dukungan dari berbagai pemerintah daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa Pendidikan Jarak Jauh merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang mampu menjangkau seluruh anak tanpa terkendala kondisi geografis maupun latar belakang sosial ekonomi.
“Bagi kami, filosofi Pendidikan Jarak Jauh adalah sekolah yang mendatangi anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah. Pendidikan harus mampu menjangkau siapa pun tanpa memandang kondisi geografis maupun latar belakang sosial ekonomi,” ujar Emil.
Senada dengan itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, berharap Pendidikan Jarak Jauh dapat membuka akses belajar yang lebih luas bagi anak-anak yang selama ini belum memperoleh layanan pendidikan. “Tentu ini menjadi harapan kita bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” ujar Mahyeldi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, juga menegaskan pentingnya dukungan seluruh ekosistem pendidikan agar murid dapat mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan. “Kami meyakini bahwa keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga oleh dukungan keluarga di rumah serta lingkungan masyarakat,” kata Nahdiana.
Pelaksanaan MPLS Pendidikan Jarak Jauh Tahun Ajaran 2026/2027 menjadi langkah awal implementasi PJJ pada jenjang pendidikan menengah di berbagai daerah. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, Kemendikdasmen terus memperkuat implementasi Pendidikan Jarak Jauh agar semakin banyak Anak Tidak Sekolah memperoleh kesempatan untuk kembali belajar.***
